Posts Tagged ‘hukuman mati

26
Feb
11

Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh

MEMBAHAS ISTILAH-ISTILAH USHUL FIQH

oleh: ANDI MARDIAN, Lc., MA

I. PENDAHULUAN

Dalam usaha mempelajari sebuah disiplin ilmu terlebih dengan tujuan mendalaminya, maka kewajiban utama yang harus dikuasai adalah pemahaman sebanar-benarnya atas sejumlah istilah yang akan dipakai dalam suatu disiplin ilmu tersebut. Pembahasan mengenai istilah tidak terlalu menarik dari pada membahas dan memperdebatkan materi dari garapan ilmu tersebut. Hanya saja, sesuatu yang tidak pernah kita sadari bahwa istilah merupakan pondasi keterbangunan sebuah disiplin ilmu dalam arti yang luas. Kesalahan dalam memahami suatu peristilahan tidak menutup kemungkinan merancukan proses berfikir yang bermuara pada kesimpangsiuran makna sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terealisasi.

II. PEMBAHASAN

  1. Syari’ah

Kata ini berasal dari lafal شرع syara’a dengan mengambil bentuk mashdar syari’ah yang berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat berlalunya air di sungai.[1] Syara’a juga berarti “sesuatu yang lebar dan dibuka kepadanya”. Dari sinilah terbentuk kata syari’ah yang berarti “sumber air minum”[2]

Bentuk kesamaan syari’at Islam dengan jalan air adalah bahwa siapa yang mengikuti syari’at, ia akan mengalir sehingga bersih jiwanya. Allah menjadikan air penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syari’at sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.[3]

Kata syari’ah muncul dalam al-Qur’an sebanyak lima kali, yaitu: al-Maidah: 48, al-Syuura: 13 dan 21, al-Jatsiyah: 18 dan al-A’raf: 163. Dalam hal ini agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syari’at dalam artian lughawi (bahasa) karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupan didunia.[4]

Adapun secara terminology, syari’ah diartikan dengan “jalan lurus”. Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan (manusia) dari dalil-dalil yang terperinci diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang shahih.[5]

Pengertian lain yang diberikan oleh ulama ialah hukum-hukum yang bersumber dari Allah swt untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Rasul, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan cara berprilaku (hukum-hukum cabang) yang dihimpun dalam fiqh, maupun yang berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-hukum pokok) yang dihimpun dalam ilmu kalam. Syari’ah juga disebut dengan agama (al-diin atau al-millah).[6]

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas dapat diperoleh rumusan bahwa syari’ah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perilaku umat manusia, baik yang berkenaan dengan hukum pokok maupun cabang yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits Nabi saw. Namun demikian, perlu difahami bahwa meskipun syari’ah sifatnya tetap (tidak berubah), tetapi dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi, sebab petunjuk-petunjuk yang bersifat tajally dapat membawa ke jalan yang lurus.

  1. FIQH

Kata fiqh secara etimologi berakar dari lafal فقه faqiha berarti faham yang mendalam.[7] Lafal faqiha menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fiqh.[8]

Dalam al-Qur’an, lafal faqiha atau yang berakar dengan itu terdapat 20 ayat; 19 diantaranya mempunyai arti kedalaman faham atau kedalaman ilmu sehingga dapat diambil manfaat darinya.[9]

Adapun pengertian fiqh secara terminologi menurut ulama Syafii’yah adalah “ilmu yang menerangkan hukum-hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas”.[10] Abdul Wahab Khalaf mengartikannya dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci”.[11] Selanjutnya, al-Jurjani, seperti yang dikutip Ahmad Hanafi menyatakan bahwa fiqh adalah “usaha yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan”.[12] Pengertian ini,jika dikaitkan dengan pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah hasil analisis para ulama yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul dalam meng-istinbath-kan hukum-hukum syara’ dan hasil analisis tersebut dinamakan fiqh.

Hubungan syari’ah dengan fiqh

Dari pengertian diatas kita mengetahui bahwa lapangan syari’ah lebih luas daripada fiqh, karena lapangan syari’ah apa yang tercakup dalam ilmu kalam dan ilmu fiqh. Dengan kata lain, fiqh adalah sebagian dari isi syari’ah, karena pengertian syari’ah ialah keseluruhan agama bukan fiqh saja. Segi pemisahan yang lain ialah bahwa fiqh tidak mendapat kedudukan dan penghormatan yang tinggi seperti syari’ah, karena fiqh (sebagai ilmu) adalah buatan manusia sedang syari’ah dating dari Tuhan.

Selanjutnya, kata-kata syari’ah telah lama dipakai sebelum timbulnya kata-kata fiqh yang dipakai dalampengertiannya sekarang. Dalam al-Qur’an banyak kita dapati kata-kata syari’ah dengan segala tasrifnya, antara lain pada firman Allah:

“Kemudian Kami jadikan engkau atas perkara yang disyari’atkan” (Q. S. al-Jatsiyah: 18).

Pengertian syari’ah disini (syari’ah Islam) merupakan imbangan dari syari’ah Nabi Musa a.s dan syari’ah Nabi Isa a.s.

Kata-kata fiqh pada masa permulaan Islam mencakup semua hukum-hukum agama, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum kepercayaan, perbuatan atau akhlak. Mempelajari hukum-hukum tersebut disebut fiqh tanpa diadakan pembedaan. Hal ini nampak jelas dari firman Tuhan:

“Hendaklah dari tiap-tiap golongan dari mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama”. (Q. S. al-Taubah: 122)

Fiqh dalam pengertian yang luas tersebut, yaitu yang sepadan dengan kata-kata syari’ah, mencerminkan corak pemikiran Islam yang sebenarnya pada masa-masa pertama Islam. Karena fiqh pada masa tersebut berhubungan dengan masalah akhirat yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Sebutan bagi orang-orang yang ahli dalam lapangan tersebut dinamakan “al-Quraa”.

Setelah daerah kekuasaan Islam semakin meluas dan banyaknya orang yang memeluk ajaran Islam, kata fiqh dipakai untuk sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan, seperti hukum wajib, makruh, mubah, halal, haram dan sebagainya.

Sejak masa tersebut hukum-hukum tersebut merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan orang-orang yang ahli dalam hukum tersebut dinamakan faqih atau fuqaha.[13]

Syari’ah dan fiqh mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup syari’ah adalah:

1.       Hukum-hukum I’tiqadiyah,yakni yang berkenaan dengan akidah dan kepercayaan (rukun iman yang enam).

2.       Hukum-hukum amaliyah yang meliputi:

a.       Ibadah,seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

b.       Mu’amalah seperti jual beli, pencurian dan lain-lain.[14]

  1. HUKUM

Kata hukum secara etimologi berasal dari lafal حكم yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan.[15]

Secara terminology, ulama ushul mengartikannya sebagai titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan. Sedangkan ulama fiqh mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia,seperti wajib, haram dan sebagainya.[16]

Jika dikompromikan antara pengertian lafal “hukum” secara etimologi dan terminology diatas, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang telah mengamalkan segala titah Allah, baik berupa tuntutan, larangan atau pilihan, maka dia akan menolak untuk berbuat lalim baik terhadap sesama manusia maupun sesama makhluk.

  1. USHUL FIQH

Kata ushul fiqh secara etimologi berasal dari lafal أصل yang berarti pokok, sumber tempat tegak berdirinya sesuatu.[17] Para ahli ushul memberikan definisi ilmu ushul fiqh dari dua titik sudut; pertama dari sudut keberadaannya sebagai idhafah, kedua dari sudut ilmu. Dua pengertian yang mencakup dari perkataan ushul fiqh adalah:[18]

1.             Sebagai suatu rangkaian lafal yang terdiri dari dua kata yaitu ushul dan fiqh:

a.       kata ushul yang menunjukkan undang-undang/kaedah, seperti: perintah menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram.

b.      Fiqh, dalil-dalil hukum, seperti perbuatan Nabi menjadi hujjah, ijma’menjadi hujjah dan lain-lain

Sehingga pengertiannya menjadi: kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya.

2.             Sebagai cabang dari suatu ilmu yaitu cabang dari ilmu syari’ah. Maka pengertiannya menjadi: ilmu yang menerangkan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dipergunakan untuk meng-istinbath-kan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang tafshili (rinci).

Secara terminology, ushul fiqh adalah: “pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syari’ah Islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil yang rinci”.[19]

Hubungan ushul fiqh dengan fiqh

Perbedaan mendasar antara ushul fiqh dengan fiqh adalah bahwa ushul fiqh merupakan metode yang harus ditempuh ahli fiqh didalam menetapkan hukum-hukum syara’ berdasarkan dalil-dalil syar’i serta mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Misalnya, dalil-dali dari al-Qur’an harus didahulukan daripada qiyas. Sedangkan fiqh adalah hasil hukum-hukum syar’i berdasarkan metode-metode tersebut. Sedangkan hubungan ushul fiqh dengan fiqh seperti hubungan ilmu mantiq dengan filsafat,yakni bahwa ilmu mantiq merupakan kaidah berfikir yang memelihara akal agar tidak terjadi kerancuan dalam berfikir. Dengan demikian ushul fiqh merupakan kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadi kesalahan dalam meng-istinbath-kan hukum.

Adapun objek kajian ushul fiqh adalah:

1.        Mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara’.

2.        Mencarikan jalam keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan

3.        Ijtihad (syarat dan sifat)

4.        Hukum syara’ (nash)

5.        Kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dengan cara istinbath.

Tujuan ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teori yang terhadap dalil-dalil yang terpeinci untuk memperoleh hukum-hukum syara’ yang ditunjukannya.

Aliran yang terdapat dalam ushul fiqh:

1.      Aliran Ilmu Kalam

Menetapkan suatu ushul dengan tidak memperdulikan cocokkah kaidah itu dengan furu’ (cabang) yang telah ada ataukah tidak.kaidah itu harus dikuatkan/bersendi pada akal dan petunjuk yang kokoh, jika tidak,kaidah itu harus dikuatkan/bersendi pada akal dan petunjuk yang kokoh, jika tidak mereka tidak menggunakannya.

2.      Aliran Hanafiyah

Adapun ulama Hanafiyah membuat pembahasan dalam ushul dengan menjaga furu’ (cabang) yang telah ada.[20]

  1. QAWAID FIQHIYAH

Kata qawaid merupakan bentuk jama’ dari قاعدة kaidah yang berarti pondasi bangunan (asas al-bina), penguat (dlabith),[21]aturan atau patokan.[22]

Sedangkan tinjauan istilah, qaidah menurut ahli fiqh adalah adalah: Perkara universal yang berkesesuaian dengan bagian-bagiannya yang banyak kita dapat memahami hukum darinya.[23] Qaidah diartikan juga sebagai: hukum yang biasa berlaku (umum) yang berkesesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.[24]

Kemudian arti fiqhiyah diambil dari kata fiqh yang ditambah ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau pembangsaan.[25] Dengan demikian, makna qawaid fiqhiyah adalah: hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum yang dibangun oleh syari’ serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya.[26]

Perbedaan antara ashal dan qaidah:

Ashal ialah: “Jalan istinbath kepada cabang”, ia mendahului cabang dalam wujudnya, walaupun kebanyakan ashal yang dipegangi para imam dilahirkan oleh furu’.

Qaidah adalah: “Pengekang furu’” yang bermacam-macam. Dan meletakan fur’ itu dalam satu kandungan umum yang lengkap.

  1. IJTIHAD

Secara etimologi ijtihad berasal dari mashdar ijtihadan yang berarti kerajinan, kegiatan dan ketekunan,[27] atau dari kata kerja jahada yajhadu dengan mashdar jahdan, berarti pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit juga bisa bermakna sungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan.[28]

Para mujtahid memberikan pengertian dengan berbagai arti, ada yang mengertikannya dengan arti yang sempit dan luas. Imam Syafi’i termasuk yang mengartikannya dengan arti yang sempit, yakni beliau menyamakannya dengan qiyas, artinya: Ijtihad hanyalah menjalankan qiyas atau membandingkan hukum kepada sesuatu yang lain.[29] Sementara pengertian ijtihad secara luas diantaranya:

  1. Menurut Khudlari Bek, ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan menalar dari seorang faqih dalam mencari hukum-hukum syara’[30]
  2. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan dari dalil-dalil syara secara rinci[31]
  3. Menurut Abu Zahrah, ijtihad adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan[32]
  4. Menurut Idris Ramulyo, ijtihad adalah berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan segala dana untuk mempelajari hukum Islam dari sumber yang asli, yaitu al-Qur’an dan Hadits sehingga mengalirkan garis hukum baru, atau untukmencapai suatu tujuan tertentu dengan menyusun pendapat yang berhubungan dengan sebuah tata hukum.[33]

Keempat pengertian diatas pada umumnya mempunyai persamaan bahwa ijtihad adalah usaha ahli fiqh dengan menggunakan pengetahuannya secara sungguh-sungguh untu menemukan hukum syari’ah yang amaliyah dari sumber aslinya. Sementara lapangan ijtihad adalah dalil-dalil yang bersifat dzanni.

Adapin bentuk ijtihad yang bisa diterapkan pada masa kini adalah:

1. Ijtihad Intiqa’i. Menurut bahasa intiqa’i adalah memilih atau mempertemukan yang lebih utama.[34] Sedang menurut istilah ialah memilih salah satu pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat yang ada didalam karya para mujtahid.[35]

2. Ijtihad Insya’i. Menurut bahasa insya’i adalah menjadikan, mengadakan dan jalan karangan.[36] Menurut istilah adalah mengambil kesimpulan hukum baru (pendapat baru) terhadap suatu masalah yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.[37]

Pintu ijtihad senantiasa terbuka bagi mereka yang mencukupi sarat untuk berijtihad. Hal ini dikarenakan permasalahan agama yang semakin komplik yang dengan sendirinya membutuhkan usaha dalam menetapkan hukum.

  1. ISTINBATH

Secara etimologi istinbath diambil dari kata nabata yang diberi tambahan alif, sin dan ta’ yang bermakna muta’adi (membutuhkan objek) sama dengan ketika hanya ditambah alif didepannya atau saddah pada huruf ba’. Artinya yaitu mengeluarkan, melahirkan atau menciptakan.[38]

Secara terminology istinbath adalah menetapkan hukum dengan cara ijtihad yaitu mengeluarkannya dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara’.[39]

  1. FATWA

Fatwa adalah petuah, nasihat atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Bentuk jamaknya adalah fatawa.[40] Dalam ilmu ushul fiqh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa disebut mustafti, baik secara pribadi maupun kelompok. Seorang mufti berbeda dengan qadli (hakim) dilihat dari segi kekuatan hukumnya. Fatwa mufti tidak mengikat mustafti jadi boleh diterima atau tidak. Sedangkan keputusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak terhukum.

  1. QADLA

Secara etimologi, qadla berasal dari mashdar qadla yang bermakna hukum atau putusan.[41] Secara terminology, qadla adalah penjelasan tentang hukum-hukum syari’at dan upaya melaksanakannya.[42]

III. PENUTUP

Setelah memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu fiqh akan lebih memudahkan kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui hukum Islam. Penelusuran yang mendalam mengenai hal ini akan menambahwawasan bagi para peneliti hukum Islam. Akan tetapi, jika seseorang dengan sengaja mengabaikan istilah akan merancukan landasan berfikirnya mengenai hukum Islam.


[1] Muhamammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Jilid VI, cet. Ke-2, h. 413

[2] Abi al-Husein Ahmad ibn Farits ibn Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Beirut: Dar al-Fikr, 1989. Jilid III, h. 262

[3] Muhamammad Rasyid Ridla, loc. cit.,

[4] Yusuf al-Qardlawi, Madkhal li Dirasat al-Islamiyah, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t, h. 7

[5] Muhammad Ali al-Sayis, Nasyi’ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruhu, Kairo: Salsalat al-Buhuts al-Islamiyah, 1970, h. 8-9

[6] Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 9

[7] Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 6. Ahmad Warson al-Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1067

[8] Abi al-Husein Ahmad ibn Farits ibn Zakariya, op. cit., Jilid IV, h. 442. Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 29

[9] Muhamammad Rasyid Ridla, op. cit., JIlid IX, h. 11

[10] Ahmad Nahrawi Abdul Salam, Al-Imam al-Syafi’i fi al-Madzhabihi al-Qodim wa al-Jadid, Kairo: Maktabah Wahbah, 1994, cet. Ke-2 h. 430

[11] Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam, 1978,cet.ke-2, h. 14

[12] Ahmad Hanafi,op. cit., h. 10

[13] Ahmad Hanafi, op.cit., h. 11

[14] Muhammad Husein al-Dzahabi, Al-Syari’ah al-Islamiyah, Dirasat al-Muqaranah bain al-Madzahib ahl al-Sunnah wa Madzahib al-Ja’fariyah, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968, h. 18-19

[15] Abi al-Husein Ahmad ibn Farits ibn Zakariya, op. cit., Jilid II, h. 91

[16] Muhammad Khudlari Bek, Ushul al-Fiqh,Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969, h.  18

[17]Al-Munawwir, op.cit., h. 28

[18] Al-Zuhaili, op. cit., h. 15

[19] Abdul Wahab Khalaf, op. cit., h. 12

[20] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 334

[21] Muhammad al-Sidqi, Al-Wajiz, Beirut: Muasasat al-Risalah, 1983,cet.ke-1,h. 13

[22] Muslih Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996,cet. ke-1, h. 13

[23] Muhammad al-Sidqi, op. cit., h. 14

[24] Muslih Usman, loc.cit

[25] Ibid

[26] Ibid

[27] Al-Munawwir, op.cit., h.14

[28] Louis Ma’luf,, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut: Dar al-Masyriq, 1996, h. 105-106

[29]Hasbi ash Shiddieqy

[30] Khudlari Bek, Tarikh Tasyri’, Beirut: Dar al-Qalam, 1980, h. 100

[31] Abdul Wahab Khalaf, op.cit., h. 216

[32] Abu Zahrah, op.cit., h. 200

[33] Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, h. 139

[34] Jamaluddin ibn Mukarram al-Anshari, Lisan al-‘Arab, Dar al-Mishri, tt. Jilid xx, h. 212

[35] Al-Qardlawi, op.cit., h. 150

[36] Idris al-Marbawi, Qamus al-Marbawi, Mesir: Dar al-Fikr, tt. Jilid I, h. 316

[37] Al-Qardlawi, op.cit., h. 151

[38] Al-Munawwir, op.cit., h. 1379

[39] Abdul Aziz Dahlan, op.cit., h. 320

[40] Abdul Aziz Dahlan, op.cit., h. 326

[41] Ibrahim Aras et.al, Mu’jam al-Wasith, Kairo: tp, 1972, h. 672

[42] Abu Bakar Jabir, Pedoman Hidup Muslim, Jakarta: PT. Intermasa, 1996, h. 811

Iklan
21
Jan
10

Kontroversi Hukuman Mati (kajian fiqh)

Kontroversi Hukuman Mati (Kajian Fiqh)

Andi Mardian, Lc. MA

Hukuman mati sebagai sebagai salah satu legal hukum di Indonesia kembali diperbincangkan dan menjadi suatu kontroversi. Kotroversi ini muncul manakala vonis pengadilan dirasa kurang adil terutama bagi pelaku dan orang-orang yang selama ini menentang hukuman mati. Pihak yang menolak hukuman mati menganggap hukuman tersebut melanggar HAM, UUD 45 dan tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Mereka yang menaruh kepedulian terhadap HAM senatiasa berpandangan bahwa kewenangan mencabut hak untuk hidup merupakan pelanggaran terhadap HAM dan merampas hak hidup yang merupakan hak dasar dan tidak tergantikan dalam diri seseorang. Sementara pihak yang setuju beralasan bahwa hingga saat ini hukuman mati masih sangat relevan untuk diterapkan terutama terhadap suatu kejahatan yang sangat biadab dan membahayakan orang banyak. Pihak yang setuju menegaskan bahwa penolakan terhadap hukuman mati hanya berlaku pada sisi si pelaku saja, tanpa melihat sisi kemanuisan dari korban, keluarga dan masyarakat yang bergantung kepada si korban. Kontroversi kedua belah pihak tidak pernah selesai jika keduanya masih mempertahankan argumentasinya masing-masing.

Hukuman mati dalam pandangan fiqh

Dalam kitab fiqh, kita mengenal istilah jinayat (kejahatan terhadap jiwa seseorang / penganiayaan) dan jarimah (kejahatan yang diancam dengan hukuman). Dalam istilah hukum keduanya sering diebut dengan delik atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ seperti membunuh, melukai, memotong anggota dan menghilangkan manfaat badan.

Dalam fiqh terdapat tiga macam jarimah (kejahatan) yang harus mendapatkan ‘uqubah (hukuman/balasan), yaitu hudud, qishosh diyat, dan ta’zir. Pertama; Hudud, merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam fiqh. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, dan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan nahs (teks al-Qur’an/Hadits) terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman hadd (batasan hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur’an). Hukuman hadd yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama’ sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, qodzf (menuduh zina), sirq (mencuri), hirobah (perampok dan penyamun), surbah (minum-mnuman keras), dan riddah (murtad).

Kedua adalah qishosh diyyat, qishash (suatu kejahatan dimana pihak korban dan pelaku dalam status yang sama) yang berada pada posisi diantara hudud dan ta’zir dalam hal beratnya hukuman. Diyat (denda) yaitu hukuman berupa pembayaran ganti rugi terhadap pihak korban penganiayaan atau pembunuhan. Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan bisa dihapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain qotl al-‘amdi (pembunuhan sengaja), qatl syibh al-‘amdi (pembunuhan semi sengaja), qotl al-khotho (pembunuhan keliru), jarh al-‘amdi (penganiayaan sengaja) dan jarh al-khotho (penganiayaan salah). Pembayaran diyat masa kini diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pengadilan yang berwenang. Pada tahun-tahun belakangan ini, Arab Saudi menetapkan denda pembunuhan tidak sengaja sebesar 6.000 dollar Amerika.

Ketiga ta’zir (peringatan) yang merupakan hukuman paling ringan diantara jnis-jenis hukuman yang lain. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran lainnya. Dalam penetapan jarimah ta’zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta’zir harus sesuai dengan prinsip syar’i.

Ketiga kategori tersebut merupakan qishash bagi mereka yang melakukan perbuatan jarimah di muka bumi. Disyari’atkannya qishash terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 179: “Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. Maksudnya, disyari’atkannya hukum qishash bagi kalian, yakni bagi kalian terdapat hikmah yang besar yaitu menjaga jiwa. Sebab jika si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dibunuh lagi maka ia akan takut melakukan pembunuhan. Itulah yang dimaksud bahwa qishash merupakan jaminan hidup bagi manusia yang berakal.

Esensi hukuman mati dalam Islam

Ada dua fungsi hukuman dalam Islam. Yaitu jawazir: mencegah kejahatan yang lebih besar. Penerapan hukuman akan membawa, bahkan orang-orang yang lemah iman dan ketaqwaannya pun takut untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, ketentraman masyarakat akan terjaga. Kedua jawabir, penebus bagi pelaku. Artinya, dosa-dosa pelaku akan terampuni dan ia tidak akan dituntut lagi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Inilah yang menyebabkan dalam kondisi kaum muslimin berada dalam tingkat ketaqwaan tinggi, maka hukuman tidak akan banyak dijatuhkan. Adapun bagi yang melanggar, mereka sangat ingin segera dihukum agar dosanya tertebus.

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep atas vonis hukuman mati yang diterapkan sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia bahkan sejalan dengan konsep setiap agama yang ada di muka bumi ini. Dalam konsep Islam, tujuan penetapan hukuman akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dan kepentingan manusia. Dalam fiqh, kita mengenal konsep maqashid syari’ah yaitu tujuan hukum pidana Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan manusia. Secara berurutan peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal ini sering dikenal dengan  dharuriyat al-khams (lima kebutuhan primer).

Selanjutnya, jika ditanyakan apakah vonis hukuman mati bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku, kita bisa menjawab bahwa vonis hukuman mati bukan satu-satunya cara dalam mengurangi angka kejahatan. Sebab timbulnya kejahatan muncul dari berbagai factor, baik sosial, politik dan ekonomi. Penerapan hukuman mati harus pula dipandang dengan kepentingan umum khususnya kepentingan para korban pelaku kejahatan. Perbuatan seperti terorisme, pembunuhan, pengedaran narkoba, korupsi dan lain-lain telah menyebabkan jatuh moral, mental dan masa depan seseorang. Bukankah pelaku kejahatan di atas justru telah melanggar HAM yang selama ini kita hormati.

Pro dan kontra ini tidak akan berkhir sampai kapanpun. Oleh sebab itu, pengadilan dalam menetapkan vonis hukuman mati harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat terbatas. Keputusannyapun harus diambil secara bulat dan berkekuatan hukum  hingga tidak menciptakan keresahan di masyarakat.






Iklan
Juli 2018
S S R K J S M
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031