26
Feb
11

AL-QUR’AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Al-QUR’AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

oleh: ANDI MARDIAN Lc., MA

I. PENDAHULUAN

Di zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. Jika terdapat suatu kasus, Rasul menunggu wahyu untuk menjelaskan kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan Hadits.

Sebagai sumber hukum Islam yang pertama, al-Qur’an mempunyai peranan penting dalam rangka penetapan hukum Islam terutama setelah meninggalnya Rasul saw. Keberadaan Rasul saw di tengah-tengah para sahabat masih mungkin terjadi penetapan hukum baru, karena sang pembuat hukum masih hidup diantara mereka, namun setelah meninggalnya beliau, tentu tidak ada lagi sumber hukum baru kecuali dengan cara-cara yang selama ini kita kenal.

Keywords:

 

II. PEMBAHASAN

Pengertian al-Qur’an

Menurut bahasa al-Qur’an berasal dari kata قرأ – يقرأ – قرأة artinya bacaan atau yang dibaca.[1] Al-Qur’an adalah mashdar yang diartikan dengan isim maf’ul yaitu maqru’. Kata qaraa juga berarti menghimpun dalam mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat dalam bacaan.

Menurut istilah al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan membacanya adalah ibadah. Term kalam sebenarnya meliputi seluruh perkataan, namun karena istilah itu disandarkan kepada Allah hingga menjadi kalamullah. Karenanya, perkataan yang tidak berasal dari selain Allah seperti perkataan manusia, jin maupun malaikat tidak dinamakan al-Qur’an. diturunkan kepada Nabi Muhammad saw meniadakan kepada kalamullah yang diturunkan kepada selainnya, seperti Jabur, Taurat dan Injil. Membacanya adalah perintah, karena itu membaca al-Qur’an adalah ibadah.[2]

Pengertian Ikhtilaf (perbedaan pendapat)

Menurut bahasa ikhtilaf berasal dari kata خلف – يخلف – خلافا artinya berbeda-perbedaan.[3] Menurut istilah ikhtilaf adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap beberapa objek atau masalah tertentu.[4] Dalam pembahasan ini, yang dimaksud ikhtilaf adalah perbedaan pendapat diantara dua ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu’iyah (cabang).

 

Sebab-sebab Ikhtilaf Ulama dalam Memahami al-Qur’an

Sebab perbedaan pendapat ulama dalam menentukan suatu hukum adalah perbedaan mereka dalam memahami al-Qur’an. Baik dari segi bahasa, kontradiksi antara nash al-Qur’an dan beberapa perbedaan lainnya. Lebih jelas, perbedaan tersebut diantaranya:

1. Perbedaan dalam memahami al-Qur’an dari segi bahasa

a. Suatu kata mempunyai makna hakiki dan majazi

Sebagai contoh adalah kata الأب dalam bahasa Arab memiliki makna hakiki ayah atau bapak, namun jika dimutlakkan akan bermakna الجد yang berarti kakek, ini adalah makna majazi.

Contoh lain, perselisihan ulama dalam memahami kalimat أوينفوا من الأرض pada surat al-maidah: 33, kalimat ini berarti “dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”, ayat tersebut adalah hukuman atas orang yang memerangi agama Allah dan Rasul-Nya. Makna hakiki dari kalimat tersebut adalah orang-orang yang melakukan kerusakan dari negeri tempat ia melakukan kerusakan itu, ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan makna majazi dari kalimat tersebut adalah dimasukkan penjara sebagaimana pendapatnya Hanafiyah.[5]

Sumber perselisihan tersebut adalah penggunaan kata nafa (pembuangan) secara majazi diartikan sebagai “penjara”. Golongan pertama berpendapat bahwa lafazh tersebut harus sesuai dengan maknanya yang hakiki, selama tidak ada petunjuk bahwa lafazh tersebut harus digunakan dalan pengertian lain.[6]

Sementara golongan Hanafiyah berpendapat, terdapat beberapa petunjuk yang mengisyaratkan tidak dipakainya makna hakiki. Karena membuangnya dari muka bumi merupakan tindakan yang mustahil dilakukan dan hanya mungkin dilakukan dengan cara membunuhnya. Kata nafa (pembuangan) menunjukkan arti hukuman yang bukan pembunuhan. Karenanya, jika yang dimaksud adalah pembuangan secara khusus dari negeri Islam, maka hukuman tersebut sama dengan mencampakkan seorang Muslim ke negeri kafir dan tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh syara’.[7]

b. Suatu kata memiliki dua makna atau lebih.

Contohnya lafazh القروء dalam firman Allah untuk menyertakan masa iddah bagi wanita-wanita yang dijatuhi talak dalam masa haidh.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu ) tiga kali quruu/suci”. (Q. S. Al-Baqarah/2: 228)

Lafazh quruu disini boleh dipakai untuk pengertian haidh dan suci. Telah dibuktikan penggunaannya dalam bahasa Arab untuk kedua pengertian tersebut. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah salah satu dari dua pengertian tersebut. Dua pengertian itu yang menyebabkan perselisihan pendapat dikalangan ulama.

Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa pengertian yang dimaksud adalah suci. Karena itu, iddah wanita yang dithalak dihitung menurut masa suci. Iddah berakhir dengan berakhirnya masa suci yang ketiga.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengertian yang dimaksud adalah haidh. Karenanya, iddah wanita yang dithalak dihitung sejak masa haid dan iddahnya berakhir sesudah masa haidhnya yang ketiga.[8]

 

 

 

c. Penggunaan kata tunggal untuk makna menurut bahasa dan syari’at.

Misalnya perbedaan para ulama tentang makna kata بناتكم (anak-anak perempuan) yang tersebut dalam ayat-ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang lahir melalui perzinaan termasuk dalam kategori بناتكم , mengingat bahwa ia adalah anak perempuan dalam pengertian bahasa. Sehingga, Abu Hanifah mengharamkan seseorang yang menikahi anak perempuan yang berasal dari air maninya.[9]

Sementara imam Syafi’i berpendapat bahwa kata بناتكم tidak mencakup anak perempuan dari hasil perzinaan. Oleh karena itu, imam Syafi’i tidak mengharamkan seseorang untuk menikahi anak perempuan yang berasal dari air maninya. Mengingat bahwa anak perempuan hasil zina tidak termasuk istilah anak dalam pengertian syara’. Dalilnya adalah anak perempuan tersebut tidak berhak mewarisi dan diwarisi serta dilarang berkhalwat dengan anak perempuan tersebut.[10]

Sumber perselisihan itu adalah adanya kemungkinan kata tersebut digunakan dalam pengertian bahasa yaitu bahwa bintun adalah anak perempuan yang dilahirkan dari air mani seorang laki-laki. Juga, dapat digunakan dalam pengertian syara’, karena kata bintun berarti anak perempuan yang dilahirkan dari air mani seorang laki-laki yang diikat pernikahan yang sah menurut syara’.

 

2. Kebersamaan Makna Suatu Kata dalam Susunan Kalimat

Firman Allah swt:

$yJ¯RÎ) (#ätÂt“y_ tûïÏ%©!$# tbqç/͑$ptä† ©!$# ¼ã&s!qߙu‘ur tböqyèó¡tƒur ’Îû ÇÚö‘F{$# #·Š$|¡sù br& (#þqè=­Gs)ム÷rr& (#þqç6¯=|Áム÷rr& yì©Üs)è? óOÎgƒÏ‰÷ƒr& Nßgè=ã_ö‘r&ur ô`ÏiB A#»n=Åz ÷rr& (#öqxÿYムšÆÏB ÇÚö‘F{$# 4 šÏ9ºsŒ óOßgs9 ӓ÷“Åz ’Îû $u‹÷R‘‰9$# ( óOßgs9ur ’Îû ÍotÅzFy$# ë>#x‹tã íOŠÏàtã

Artnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hendaklah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbale balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”. (Q. S. Al-Maidah: 33)

Ayat tersebut tersusun dari beberapa kalimat yang dihubungkan antara satu sama lainnya. Lafazh au (atau) dalam bahasa Arab digunakan untuk memilih antara dua atau beberapa hal, penjenisan atau pembagian.

Dari sini timbul perselisihan diantara para fuqoha. Apakah hukum itu dijatuhkan berdasarkan kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan syara’. Jika demikian, maka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya tidak dihukum bunuh kecuali ia telah nyata-nyata melakukan pembunuhan. Tangan dan kakinya tidak dipotong dan dibuang. Demikian pendapat jumhur ulama yang mengartikan au (atau) sebagai penjenisan atau pembagian.[11]

Sedangkan imam Abu Hanifah mengartikan au sebagai pilihan tidak pada muthlak muharib (orang yang memerangi secara umum), namun yang dimaksud adalah muharib secara khusus, yaitu membunuh dan mengambil harta. Menurut Abu Hanifah hukuman terhadap kejahatan seperti ini boleh memilih antara empat hukuman:

1.      memotong tangan dan kakinya secara silang dan membunuhnya

2.      memotong tangan dan kakinya secara silang dan menyalibnya

3.      menyalib saja tanpa memotong tangan dan kakinya

4.      membunuhnya saja demi kemaslahatan[12]

 

3. Perbedaan dalam Kaidah Ushuliyah

Contoh:

Perselisihan pendapat dalam hal penetuan kadar penyusuan yang dapat mengharamkan perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa satu susuan itu mengharamkan perkawinan sedikit atau banyak. Sebagian ulama berpendapat bahwa satu susuan tidak menjadikan haramnya perkawinan.[13]

 

4. Perbedaan dalam Penetapan Hukum dengan Kaidah Fiqhiyah

Contoh:

Hadits dari Abi Huraerah:

“Janganlah kamu mengikat susu unta dan kambing, barang siapa membelinya sesudah itu (sesudah diikat) ia boleh memilih antara dua hal setelah memerahnya. Jika ia suka, ia boleh memegang (meneruskan membelinya itu), dan jika tidak suka, maka ia boleh mengembalikan hewan itu disertai satu gantang kurma ”.

sebagian ulama berpendapat dengan apa yang dimaksud Hadits tersebut. Karenanya, mereka menetapkan bahwa sipembeli berhak mengembalikan hewan yang dibelinya dengan menyertakan satu gantang kurma kepada sipenjual, tidak membedakan susu yang diperahnya itu sedikit atau banyak.[14]

Golongan Hanafiyah mengemukakan pendapat bahwasanya tidak boleh dikembalikan hewan yang dibeli dengan alasan susunya dikat. Oleh karena itu, mereka tidak mewajibkan pemberian satu gantang.[15]

 

III. PENUTUP

Uraian diatas menunjukkan bahwa hukum Islam sangat komprehensif dan fleksibel. Ini disebabkan karena al-Qur’an menetapkan kaidah-kaidah umum dan ushul-ushul universal. Hal ini memungkinkan para mujtahid untuk melakukan ijtihad sebagai solusi penetapan hukum Islam. Sebagai agama yang diciptakan menjadi rahmat bagi semua mahluk hidup, tentu kandungan hokum yang terkandung dalam al-Qur’an bias bersifat fleksibel karena di dalamnya memberikan berbagai penafsiran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Ahmad Warson  Munawir, Kamus al-Munawwir, (Jogjakarta: Krapyak Press, 1995), h. 1185

[2] Manna al-Qhaththan, Mabahits fi Ulum al-Qur’an, (Beirut: Muasasat al-Risalah, 1987), h. 21

[3] Op. cit., h. 390

[4] Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, h. 47

[5] Mahmud Syaltu, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1976), cet.ke-3, h. 520

[6] Ibid

[7] Ibid., h. 521

[8] Ibid

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] Ibid

[12] Ibid

[13] Mahmud Syaltut, op. cit., h. 528

[14] Ibid

[15] Ibid


0 Responses to “AL-QUR’AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: