16
Feb
11

Ahmadiyah, Kekerasan dan Dilematika beragama

Ahmadiyah, Kekerasan dan Dilematika Beragama

Kurang lebih dua minggu ini kita disuguhi berita demo besar-besaran di Mesir yang menuntut turun presiden Husni Mubarak. Demo dan mobilisasi massa berjumlah besar ini telah memakan korban jiwa ratusan orang dan ribuan luka-luka. Tayangan dan komentar di media cetak maupun elektronik mampu menghipnotis pemirsa untuk terus menyaksikan tayangan ini. Hal ini bisa dimaklumi karena Indonesia dan Mesir mempunyai sejarah yang panjang semenjak kemerdekaan Republik Indonesia dimana Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai negara yang pertama kali mengakui kedaulatan NKRI, Mesir juga menjadi tujuan utama para pelajar yang menuntut ilmu agama yaitu di Universitas al-Azhar.

Namun pemberitan demo yang sebelumnya diberitakan secara massive ini mulai tersaingi dengan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Banten dan pembakaran dua gereja di Temanggung. Pemberitaan besar kini terfokus ke daerah Cikeusik Pandeglang Banten. Hal ini berkaitan dengan pemberitaan bahwa sekitar 1500 oran lebih menyerang sebuah rumah milik Suparman yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mereka anggap sebagai jama’ah Ahmadiyah. Tak ayal peristiwa ini berujung kepada bentrokan hebat yang mengakibatkan tiga orang meninggal dan ratusan luka-luka. Selain korban meninggal dunia dan luka-luka, bentrokan ini mengakibatkan hancurnya rumah, fasilitas ibadah bahkan kendaraan bermotor yang kebetulan parkir di halaman rumah Suparman.

Persitiwa memilukan ini langsung menjadi headline diberbagai media cetak maupun elektronik. Sebagai dampak dari pemberitaan ini, tanpa diberikan aba-aba, tokoh berbagai kalangan, dari birokrasi, politisi, tokoh masyarakat, LSM maupun artis ramai-ramai memberikan komentar. Umumnya mereka sepakat mengecam pelaku tindakan brutal ini dan meminta investigasi menyeluruh atas peristiwa ini.

Peristiwa memilukan yang terjadi kemarin sebetulnya hanya satu kisah kecil tentang sejarah panjang peristiwa penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah. Di tahun 2010 silam sudah beberapa kali sekelompok orang menyerang tempat-tempat yang menjadi basis Ahmadiyah. Seperti di Desa Manis Lor Kuningan bertepatan pada tanggal 23 desember 2002 dimana dua masjid milik mereka diserang masa. Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juli 2005 ketika pertemuan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parung Bogor dibubarkan sekelompok masa yang menamakan diri Gerakan Umat Islam (GUI). Peritiwa penyerangan ini terjadi pula di NTB 04 Februari 2005 antara 500 sampai 1000 warga menyerang sebuah kompleks pemukiman Ahmadiyah di Gegurungan Lombok, ibukota Propinsi Mataram. Aksi tersebut melukai enam orang dan menghancurkan 25 rumah, sehingga mengharuskan 137 warga mengungsi di penampungan. Sejak kejadian itu segala macam aktivitas yang menyangkut peribadatanpun dihentikan, dan mereka terus berada dalam rongrongan kecemasan atas nasib mereka yang tidak aman.

Peristiwa pengerahan masa yang menimpa kelompok Ahmadiyah ini memang ditujukan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah yang mereka anggap telah menyimpang dari ajaran agama yang sesungguhnya.

Jika dirunut, sesungguhnya peristiwa penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah bermuara hanya kepada satu hal kenapa Ahmadiyah tidak berani mengikrarkan diri sebagai sebuah agama baru, padahal syarat-syarat Ahmadiyah untuk menjadi telah terpenuhi. Ada Tuhan, Rosul yang diyakini Mirza Gulam Ahmad sebagi Rosul terakhir, ada Kitab Tadzkirah yang mereka yakini sebagai pedoman hidup dan ada pengikutnya. Namun entah kenapa sampai saat ini Ahmadiyah tetap mengekor pada Islam sebagai agamanya meskipun tetap meyakini bahwa Mirza Gulam Ahmad sebagai Rosul terakhir.

Agama sebagai Pilihan

Setiap individu memiliki kebebasan beragama menurut keyakinannya masing-masing. Kebebasan beragama merupakan kebebasan individu yang mendasar sehingga tidak boleh memaksakan keyakinan keagamaan yang diyakininya kepada orang lain. Setiap individu secara bebas memilih dengan siapa dia menyandarkan hidupnya di dunia dan mengharapkan keselamatan di akhirat. Artinya urusan dengan siapa dia menyakini, atau Tuhan yang mana dia sembah tidak boleh diatur oleh pihak lain.

Sebagai organisasi tertinggi, pemerintah memiliki tujuan seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 harus bersikap adil terhadap semua warganegaranya, asas Equality before the law harus dikedepankan. Hal yang individualistik menyangkut kepercayaan kepada Tuhan sebaiknya dijunjung dengan memberi kebebasan penuh kepada setiap warganegara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaanya.

Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh negara tentu harus menjadi acauan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama, namun pasal tersebut ”kelihatannya” hanya menjamin warganegara yang menganut enam agama yang telah diakui. Jangan ada batasan atau peraturan mengenai sah atau tidaknya suatu agama atau aliran kepercayaan, dengan adanya peraturan seperti itu, justru itulah yang berpotensi menciptakan konflik harizontal antar umat beragama. Biarkanlah saja masing-masing individu atau kelompok berkeyakinan sesuai dengan kepercayaannya selama kepercayaannya itu tidak menghilangkan nyawa orang lain atau kepercayaannya itu tidak merugikan pihak lain secara duniawi. Negara dalam konteks ini perannya hanya sebagai ”pelayan” dalam menyediakan fasilitas dan sebagai stabilitator dalam menyikapi konflik, serta mengontrol atau monitoring jalannya setiap kegiatan keagamaan agar tidak sampai merugikan pihak lain.

Kebebasan memilih keyakinan sebenarnya sudah ada jauh sebelum pemerintah mengaturnya dengan undang-undang. Landasan La Ikraha fi al-Dien (tidak ada paksaan dalam agama) yang disampaikan Allah swt melalui nabi-Nya jelas memberitakan kepada kita bahwa agama adalah masalah keyakinan dan barang siapa memaksakan keyakinannya kepada orang lain tidak diperbolehkan.

Dilematika Ahmadiyah

Pada dasarnya Indonesia terkenal dengan sikap toleran warganya terhadap agama maupun keyakinan yang masuk ke negara Indonesia. Sikap toleran bisa dilihat dengan toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan bernegara. Dengan sikap toleran, maka kenyamanan dalam menjalankan ibadah akan semakn bernilai maknanya.

Toleransi beragama tentunya harus sesuai dengan toleransi antar umat beragama seperti yang diakui oleh pemerintah. Kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada sebabnya. Berawal dari keresahan warga yang menganggap Ahmadiyah telah menyimpang ataupun ada faktor lain seperti kepentingan kelompok tertentu bahkan politik.

Sebaiknya kita tidak perlu membawa lebih jauh lagi kepada politik. Mantan anggota TPM Mahendradatta bahkan meminta untuk tidak terus memojokkan pihak-pihak yang menentang Ahmadiyah. Persoalan ini juga jangan dibawa ke ranah politis. Menteri Agama minta dicopot, Kapolres dicopot, dan sebagainya, karena bisa mengubah opini. Menurut dia, insiden Cikeusik dan peristiwa serupa di berbagai tempat lain tak akan terjadi apabila Jamaah Ahmadiyah taat hukum. Karena itu, ia mengimbau agar para aktivis pro Ahmadiyah taat hukum, bukan malah memprovokasi Ahmadiyah agar melakukan perlawanan.

Sebaiknya setiap pihak saling menjaga diri untuk menghindari polemik yang lebih jauh lagi sembari membiarkan polemik Ahmadiyah ini diselesaikan di meja hijau. Karena permasalahan ini sebaiknya diajukan ke meja hijau, maka empati berlebihan tidak perlu dikedepankan. Sebab empati yang berlebihan yang dipertontonkan oleh berbagai kalangan kepada nasib yang sedang dialami oleh jamaah Ahmadiyah atas teror dan intimidasi, justru akan menjadikan jamaah ini akan berkembang karena kebiasaan manusia di dunia ini selalu menaruh perhatian besar kepada orang atau golongan yang terdzalimi.

Dalam menyimpulkan beberapa pendapat dari berbagai kelompok yang berkepentingan maupun tidak dalam ‘kasus ahmadiyah’ ini, maka dapat ditulis beberapa garis besar kasus ini:

Pertama; kasus ini berawal dari pemahaman sebuah institusi agama yang akhirnya meluas menjadi permasalahan negara. Peran negara sangat menentukan dalam menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, persoalan Ahmadiyah menjadi batu ujian yang krusial bagi negara. Sebagai negera yang berpenduduk majemuk, negara harus bisa menjamin dan memberikan perlindungan kepada semua warganya, tanpa melihat paham yang dianutnya..

Kedua; masalah kepercayaan ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan,hal ini berkaiatan dengan hal lain seperti kepercayaan tertentu, ajaran agama, hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM). Usulan yang mengatakan bahwa ‘sebaiknya Ahmadiyah menjadi agama sendiri’ justru ditolak oleh kelompok Ahmadiyah sendiri, atau agar ahmadiyah menempatkan wakilnya di MUI juga tidak diterima oleh MUI sendiri. Jadi yang penting dilakukan pemerintah adalah mengendalikan arogansi pihak-pihak yang ingin memberikan penolakan terhadap Ahmadiyah dengan cara-cara kekerasan. Mekanisme dialog yang terbuka bagi publik akan lebih beradab dari pada bersikeras pada keyakinan dengan cara-cara kekerasan. Bagaimana pun setiap pihak bertanggung jawab supaya jangan sampai muncul lagi konflik kekerasan agama yang menimbulkan korban jiwa. Kekerasan yang terjadi tidak akan memberikan keuntungan bagi siapapun kecuali mereka yang memiliki niat tidak baik yang mencoba mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Wallahu a’lam

Andi Mardian, Lc., MA

Dosen Fakultas Syari’ah

IAIN Surakarta

.


0 Responses to “Ahmadiyah, Kekerasan dan Dilematika beragama”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: