21
Jan
10

Madzhab Dalam Fiqh

MADZHAB DALAM FIQH

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu upaya dari kaum muslimin dalam mencari ketetapan suatu hukum, mereka akan mencari ketetapan tersebut berdasarkan madzhab yang mereka pilih. Ketetapan hukum yang telah diatur oleh suatu madzhab, dengan sendirinya akan diikuti oleh pengikutnya.

Madzhab merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hukum Islam. Penelusuran dalil-dalil syar’i dan penerapan hukumnya inilah yang kita kenal sebagai istinbath al-ahkam al-syar’iyyah. Selanjutnya imam madzhab dan madzhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam.

Perbedaan madzhab yang telah berlangsung ini, semata-mata didorong oleh keinginan mereka dalam mencari kebenaran berdasarkan kaidah dan dasar yang telah mereka tetapkan. Karenanya, mereka bersepakat dalam masalah ashal dan akan berbeda dalam hal yang bersifat furu’.

Adapun fungsi mengetahui hukum madzhab adalah agar kita terhindar dari taqlid buta dan kita bisa mendudukan ketetapan hukum sesuai fungsinya. Dimama terjadi perbedaan istinbath dalam hadits yang waktu itu belum terkodifikasi secara sistematis. Sehingga ada Hadits yang diterima oleh satu madzhab, sementara madzhab yang lain belum mendapatkannya.[1]

II. Pengertian Madzhab

Istilah madzhab secara terminologi kebahasaan berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata tempat) yang diambil dari fiil madhy “dzahaba” (ذهب) yang berarti “pergi”. Istilah madzhab juga bisa berarti “al-ra’yu” (الرأي) yang berarti pendapat atau aliran[2] dan berarti pula “al-thariqah” (الطريقة)  yang berarti jalan.[3]

Sedangkan pengertian madzhab menurut istilah ada beberapa rumusan antara lain:[4]

1. Menurut Said Ramadhany al-Buthy, madzhab adalah jalan pikiran atau faham yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur’an dan al-Hadits.

2. Menurut K. H. E. Abdul Rahman, madzhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari Imam seperti madzhab Imam Abu Hanifah, madzhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, madzhab Imam Syafi’i,  madzhab Imam Malik dan lain-lain

3. Menurut A. Hasan, madzhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama baik dalam masalah ibadah maupun yang lainnya.

Adapun pengertian madzhab dalam istilah fiqh adalah kumpulan pendapat-pendapat yang mempunyai alasan (sandaran) yang berbeda dengan dasar-dasar pendapat yang dipakai oleh kumpulan pendapat yang lain. Baik kumpulan pendapat tersebut dihubungkan kepada seorang mujtahid atau lebih.

Ada dua bentuk yang menjadi alasan (dasar) perbedaan pendapat tersebut yakni:[5]

Pertama, berupa sumber-sumber hukum (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang dinamakan “perbedaan pokok”.

Kedua, berupa aturan-aturan dalam pengambilan hukum dari sumber hukum yang dinamakan “perbedaan cara”.

Dari kedua perbedaan cara yang ditempuh oleh para mujtahid tersebut secara otomatis berpengaruh terhadap hasil istinbath mereka dalam penetapan hukum. Keadaan demikian terus berlanjut sampai kepada murid-muridnya. Karenanya, kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh para mujtahid madzhab biasanya tidak jauh berbeda dengan hasil imamnya kecuali sebagiannya saja.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan madzhab menurut istilah, meliputi dua pengertian, yaitu:[6]

1. Madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur’an dan Hadits.

2. Madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur’an dan Hadits.

Karenanya, madzhab merupakan pokok pikiran yang digunakan imam mujtahid dalam meng-istinbath-kan hukum Islam. Selanjutnya istilah madzhab berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath imam mujtahid tertentu dan mengikuti pendapatnya dalam masalah hukum Islam.

III. Macam-macam Madzhab

Pada masa tabi’ al-tabiin yang dimulai pada awal abad kedua Hijriyah, kedudukan ijtihad sebagai istinbath hukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu munculah madzhab-madzhab dalam hukum Islam. Madzhab tersebut terbagi kepada dua golongan, yaitu Ahl al-Hadits dan Ahl al-Ra’yu. Kedua golongan ini mempunyai pengikut yang banyak dan banyak pula melakukan perkembangan pengetahuan. Hal inilah yang menyebabkan nuansa keilmuan Islam semakin bertambah. Sehingga zaman ini dikategorikan sebagai zaman keemasan dalam sejarah Islam. Kegiatan dalam penelaahan hukum langsung dari sumbernya banyak dilakukan pada saat ini. Majelis-majelis ilmu dan berbagai kegiatan keagamaan banyak membantu berkembangnya madzhab saat itu.

Dalam hukum Islam, madzhab-madzhab dapat dikelompokkan kepada:[7]

Pertama. Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah

a. Ahl al-Ra’yi

Madzhab ini lebih banyak menggunakan akal (nalar) dalam berijtihad, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang imam yang rasional, mendasarkan ajarannya dari al-Qur’an dan al-Sunnah, ijma’, qiyas serta istihsan.

b. Ahl al-Hadits

Madzhab ini lebih banyak menggunakan Hadits dalam berijtihad daripada menggunakan akal. Asalkan Hadits yang pakai itu shahih, madzhab ini akan menganggapnya sebagai dalil. Yang termasuk dalam madzhab ini adalah:

a. Madzhab Maliki

Madzhab ini dibina oleh Imam Malik bin Anas. Beliau cenderung kepada ucapan dan perbuatan (praktek) Nabi saw dan praktek para sahabatnya serta ulama Madinah. Madzhab ini berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qathar dan Bahrain.

b. MadzhabSyafi’i

Madzhab ini mengikuti Imam Syafi’i. Beliau adalah murid Imam Malik yang pandai. Beliau membina madzhabya antara ahl al-Ra’yi dan ahl al-Hadits (moderat), meskipun dasar pemikirannya lebih dekat kepada metode ahl al-Hadits. Madzhab Syafi’i berkembang di Mesir, Syiria, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangthai, Malaysia, Pilipina dan Indonesia.

c. Madzhab Hanbali

Madzhab ini mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Ia lebih banyak menitikberatkan kepada Hadits dalam berijtihad dan tidak menggunakan ra’yu dalam berijtihad kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika tidak ditemukan Hadits, walaupun Hadits dha’if yang tidak terlalu dha’if, yakni Hadits dha’if yang tidak diriwayatkan oleh pembohong. Madzhab ini berkembang di Saudi Arabia, Syiria dan dibeberapa negeri dibagian Afrika.

d. Madzhab Zhahiri

Madzhab ini mengikuti Imam Daud bin Ali. Madzhab ini cenderung kepada zhahir nash dan berkembang di Spanyol pada abad V H oleh Ibn Hazm (w 456 H/1085 M). Sejak itu, madzhab ini berangsur-angsur lenyap hingga sekarang.

Kedua, Syi’ah

Pada mulanya Syi’ah adalah madzhab politik yang beranggapan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah sayidina Ali ra dan keluarganya setelah Nabi saw wafat.

Madzhab ini kemudian pecah menjadi beberapa golongan yang terkenal sampai sekarang, antara lain:

a. Syi’ah Zaidiyah

Syi’ah Zaidiyah adalah pengikut dari Zaid bin Ali Zain al-Abidin. Syi’ah Zaidiyah berpendapat, bahwa imam tidaklah ditentukan nabi orangnya, tetapi hanya sifat-sifatnya. Tegasnya nabi tidak mengatakan bahwa Ali adalah yang akan menjadi imam sesudah beliau wafat, tetapi nabi hanya menyebut sifat-sifat imam yang akan menggantikan beliau. Ali diangkat menjadi imam, karena sifat-sifat tersebut ada pada dirinya. Diantara sifat-sifat yang dimaksud adalah taqwa, alim, murah hati dan berani; kemudian bagi imam sesudah Ali ditambahkan sifatnya sebagai keturunan Fatimah.

b. Syi’ah Imamiyah

Madzhab Syi’ah Imamiyah disebut juga sebagai madzhab syi’ah itsna asyariyah (syiah dua belas), karena mereka mempunyai dua belas imam  nyata (الأمام الظاهر) yang urutannya adalah:

  1. Ali bin Abi Thalib
  2. Al-Hasan
  3. Al-Husayn
  4. Ali Zain al-Abidin
  5. Muhammad al-Baqir
  6. Ja’far al-Shadiq
  7. Musa al-Kazhim
  8. Ali al-Ridha
  9. Muhammad al-Jawwad

10.  Ali al-Hadi

11.  Al-Hasan bin Muhammad al-Askari

12.  Muhammad al-Mahdi al-Muntazhar

Ketiga, madzhab-madzhab yang telah musnah

Sebagian dari para puqaha mempunyai pengikut yang cukup banyak. Namun suatu saat para pengikutnya mulai berkurang dan mengikuti madzhab baru yang menurutnya lebih bagus dan lebih cocok dengan perasaan mereka. Lama-kelamaan pengikutnya berkurang bahkan sampai menghilang dan tidak terdengar lagi. Diantara mereka adalah:[8]

  1. Abu ‘Amr Abdul Rahman bin Muhammad al-Auza’iy. Beliau mendirikan madzhab al-Auza’iy
  2. Abu Sulaimam Daud bin Ali bin Khalaf al-Ashbahani yang terkenal dengan al-Zhahiri. Beliau mendirikan madzhab Daud al-Zhahiri.
  3. Abu Ja’far bin Jarir al-Thabary. Beliau mendirikan madzhab al-Thabary
    1. Abu al-Laitsi bin Sa’ad al-Fahmy. Beliau mendirikan madzhab al-Laits.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan madzhab-madzhab itu bisa terkenal dan bisa bertahan hingga saat ini didunia Islam, bukanlah disebabkan oleh segi-segi hukum yang menjadi faktor ketahanannya seperti penetapan sumber hukum atau pendapat-pendapatnya yang meringankan. Akan tetapi, faktor dominan yang menjadikannya bertahan justru bukan bersifat hukum, seperti:

  • Faktor pribadi pendirinya
  • Faktor kejelasan keterangan sehingga bisa menarik orang banyak.
  • Murid-muridnya yang pandai dan membukukan pendapatnya.
  • Adanya bantuan langsung maupun tak langsung dari penguasa pemerintah terhadap madzhab tersebut.[9]

Faktor tersebut yang memungkinkan madzhab diatas berkembang hingga sekarang dan memiliki banyak pengikutnya.

IV. Latar Belakang Timbulnya Madzhab

Sesungguhnya mengetahui ijma’ dan perbedaan pendapat dikalangan ulama merupakan hal yang sangat penting diketahui terlebih lagi bagi para mujtahid, hakim dan imam yang empat. Karenanya ijma’ merupakan kaidah yang harus disepakati jika terdapat bukti bahwa hal tersebut merupakan ijma’ dan menghukumi kafir terhadap yang mengingkarinya. Hanya saja dalam memahami berbagai persoalan, diantara para mujtahid sering terdapat ikhtilaf didalamnya. Ikhtilaf tersebut bukan berarti akan merendahkan pendapat antara satu dan lainnya. Hal ini karena ikhtilaf  merupakan rahmat dari Allah swt.[10]

Munculnya madzhab dalam Islam menunjukkan akan betapa majunya perkembangan hukum Islam pada saat itu. Hal ini terutama disebabkan oleh tiga faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah saw. yaitu:[11]

1. Semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, mencakup wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Persia dan lain-lain.

2. Pergaulan kaum Muslimin dengan bangsa yang ditaklukannya. Mereka terpengaruh oleh budaya, adat istiadat dan tradisi bangsa itu.

3. Akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukannya itu dengan ibu kota khilafah (pemerintahan) Islam yang membuat para gubernur, hakim dan ulama harus melakukan ijtihad.

Perbedaan pendapat yang umum kita ketahui dari empat madzhab sunni adalah perbedaan cara yaitu melalui pengambilan hukum dari sumbernya berupa al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, al-Urf’ dan Saddu al-Dzara’i. Meskipun diantara metodologi istinbath hukum tersebut masih menjadi perdebatan diantara ulama fiqh. Akan tetapi, perbedaan tersebut akan menjadi khazanah keilmuan Islam yang amat berharga. Karena para mujtahid dalam ijtihadnya tidak akan pernah meninggalkan sumber hukum Islam yang utama (al-Qur’an dan al-Hadits). Dengan selalu berpegang kepada keduanya, syari’ah Islam tidak akan pernah hilang dalam hidup ini.

Al-Dzahabi mengatakan bahwa “Syariat Allah dan hukum-hukum-Nya, diatas segala apa yang dibuat oleh manusia. Dalam perundang-undangan manusia tidak akan tercapai kebahagiaan baik secara personal maupun kelompok, karena ia merupakan buah pemikiran manusia yang tidak terlepas dari lalai dan kesalahan. Dorongan hawa nafsu, ketundukan terhadap penguasa tidak akan sanggup dihindarkan dari setiap manusia.”[12]

Adapun diantara sebab-sebab ikhtilaf yang mengakibatkan timbulnya madzhab-madzhab dalam fiqh diantaranya:[13]

A. Berbagai macam bahasa Arab yang digunakan

Ini berlaku sama karena lafaz itu mujmal atau musytarak yaitu umum dan khusus, makna hakiki dan majazi atau makna hakiki dan makna mengikut adat (‘urf) ataupun perbedaan itu berlaku karena sesuatu lafaz yang terkadang disebut secara mutlak (tidak dibataskan) dan kadang-kadang secara muqayad. Juga dikarenakan perbedaan i’rab. Juga istyirak lafzy pada satu kata contohnya lafaz “al-quru” yang bermakna suci juga berarti haidh. Contoh lain seperti lafaz yang berbentuk perintah, apakah ia bermakna wajib atau sunah saja. Demikian juga lafaz yang berbentuk larangan, apakah ia bermakna haram atau makruh saja.

B. Bentuk periwayatan yang berbeda

Perbedaan riwayat diakibatkan oleh beberapa sebab seperti sebuah Hadits itu sampai kepada seseorang dari mereka, tetapi tidak sampai kepada yang lain, atau sampai dengan jalan dhaif yang tidak boleh digunakan sebagai hujah, sementara kepada yang lain sampai dengan cara yang shahih. Atau mereka berpendapat tidak ada sesuatu yang menghalang penerimaan riwayat itu. Perkara ini bergantung kepada perbedaan pendapat tentang cara ta’dil dan tarjih.

Ataupun sebuah Hadits sampai kepada dua orang mujtahid dengan cara yang disetujui oleh semua perawi sementara yang lainnya meletakan beberapa syarat untuk beramal dengannya.

C. Perbedaan sumber

Ada beberapa sumber yang dipertikaikan sejauh manakah sumber tersebut boleh dipegang. Contohnya istihsan, mashalih al-mursalah, qawl al-shahabi dan lain-lain.

Adapun diantara sebab-sebab ikhtilaf yang melatarbelakangi timbulnya madzhab dalam Islam ada bermacam-macam, diantaranya:

  1. Perbedaan dalam pemaknaan maksud dari sebagian ayat-ayat al-Qur’an.

Al-Qur’an meskipun dalam penghimpunanya mempunyai makna jelas, namun ada beberapa bagian yang mengandung beberapa makna. Misalnya kalimat laamas

“… ا و لامستم النساء ….”

…atau kamu telah menyentuh perempuan…[14] .

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maksud dari bersentuhan disini adalah “jima”, kecuali bahwa al-Qur’an bermaksud lain dengan (ا و لامستم) itu, karena tidak dikatakan secara jelas atau dengan kata lain sungkan jika mengatakannya secara jelas, sehingga dari sini dibangunlah pemahaman bahwa menyentuh wanita yang bukan muhrim atau menyalaminya, tidaklah membatalkan wudhu, sebagaimama madzhab Maliki dan Hambali, yang menilai bahwa menyentuh dengan syahwat (antara laki-laki dan perempuan) tidak membatalkan wudlu seseorang. Sementara itu, Syafi’i melihat bahwa maksud dari ayat tersebut jelas, yakni menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim meskipun telah meninggal sekalipun dengan tanpa disengaja, tentunya setiap kelompok (madzhab) memiliki dalil-dalilnya dalam setiap madzhab mereka.

  1. Perbedaan dalam periwayatan Hadits.

Rasulullah saw bersabda:

لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Tidak dianggap shalat bagi seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah

Berdasarkan Hadits tersebut, sebagian fuqoha berpendapat bahwa yang menjadi syarat sahnya shalat secara mutlak adalah dengan membaca surat al-Fatihah, bila ditinggalkan atau tidak dibaca maka shalatnya menjadi tidak sah, hal ini sebagaimama yang dipandang oleh ulama Syafi’i. Sedang ulama Hanafi melihat bahwa makna Hadits diatas menunjukkan tidak adanya kesempurnaan shalat. (لنفىكمال الصلاة) bukan menafikan keabsahannya (لنفى صحة الصلاة), sehingga al-Fatihah dalam shalat bukan merupakan syarat sahnya salat melainkan termasuk kewajiban shalat. Mereka berkata bahwa shighot (bentuk) ini banyak disebutkan dalam Hadits-Hadits yang memiliki makna (نفىالكمال) yakni mematikan kesempurnaan dan bukan (نفىالصحة) yaitu mematikan keabsahannya, seperti sabda Rasul:

لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Tidaklah sebagian kamu dianggap berimam sampai ia mencintai saudaranya sebagaimama ia mencintai dirinya sendiri.

Tidak berimam disini berarti tidak memiliki imam yang sempurna. Kemudian disebutkan dalam sabdanya yang lain:

لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد

Tidaklah dianggap shalatnya seseorang yang tinggal dekat masjid kecuali didalam mesjid.

Ini mempunyai makna bahwa shalatnya tidak sempurna bagi seseorang yang tinggal didekat majid tetapi tidak shalat didalam masjid.

Perbedaan pendapat juga terjadi karena tidak ada kodifikasi Hadits dimasa Rasul dan sahabat setelah abad pertama Hijriyah, kecuali Hadits ketika itu disampaikan dengan metode riwayat, hingga masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz diawal abad ke II, sehingga menimbulkan ikhtilaf dalam penetapan hukum yang disebabkan juga oleh berpencarnya para sahabat setelah futuuh Makkah ke penjuru negeri,mengajarkan masyarakatnya apa-apa yang telah ia serap dari Rasul saw, kemudian mereka memberi fatwa apa yang telah ia ketahui dari Rasul saw kemudian berijtihad sesuai kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.[15] Ikhtilaf dalam Hadits juga karena perbedaan pemahaman maksud matan Hadits, sebab persyaratan amal, hapalan tentang dhobith atau tidaknya seorang perawi Hadits, berhenti atau terputusnya nash, bagaimama menjaga ruh dan otentitas Hadits, atau karena seorang mujtahid menguak sesuatu yang dapat menasakh Hadits, mengkhususkan masalah yang ‘aam, memberi batasan terhadap lafal muthlaq sehingga mempersempit keluasan artinya, akibatnya terjadi perselisihan pendapat tentang penetapan hukum yang masih bersifat furu’.[16]

  1. Perbedaan pendapat dalam fatwa sahabat, apakah ia mempunyai sifat yang mengikat atau tidak.

Abu Hanifah dalam madzhab fiqihnya mengatakan: “Sesungguhnya aku mengambil dalil dari Kitab, bila tidak kudapat maka kuambil dari Sunnah atau atsar yang shohih, bila tidak kujumpai maka kuambil dari perkataan sahabat”. Sedang imam Malik mengambil fatwa sahabat yang berhubungan dengan amal atau perbuatan ahlul Madinah, beliau mengajak kaum Muslimin untuk mengikuti amal ahlul Madinah dalam menetapkan hukum. Adapun Syafi’i memandang bahwa fatwa sahabat tidak bersifat mengikat, kecuali tidak ada yang menampik fatwanya dari sahabat, sebagaimana dipandang juga oleh Hambali. Dan hukum yang menjadi sumber perselisihanpun sebatas hukum-hukum furu’iyah yang ditetapkan dari satu imam kepada imam yang lain.[17]

  1. Perbedaan pendapat dalam wilayah, lingkungan adat istiadat dan al-urf.

Hal ini terjadi karena perbedaan negara-negara yang ditaklukan oleh kaum Muslimin dan letaknya yang jauh. Karena itu, banyak dari hukum-hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi negara itu demi menciptakan maslahat dan menjauhkan kerusakan. Apabila hukum maslahat berbeda dengan apa yang ada dinegerinya, maka berbeda pula hukum yang diberlakukan untuk menyesuaikan dan mengikuti kondisi negeri tersebut. Sebagaimana yang dilakukan Syafi’i ketika ia hijrah ke Mesir dan mendapati adat istiadat disana yang belum pernah ia lihat di Irak maupun di Hijaz.

  1. Perbedaan pendapat yang disebabkan penetapan hukum dengan cara menggabungkan dan mentarjih nash-nash yang berbeda pada lafal zhahirnya.

Dengan kata lain perbedaan pengambilan hukum ijma’, qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah dan urf.

a. Hukum Ijma’.

Secara bahasa, ijma (الإجماع) berarti “kesepakatan” atau konsensus. Pengertian ini dijumpai dalam surat Yusuf, 12: 15, yaitu:

فلمّا ذهبوا به اجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجبّ

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukannya kedasar sumur…

Pengertian etimologi kedua dari ijma adalah “ketetapan hati untuk melakukan sesuatu”. Pengertian kedua ini ditemukan dalam surat Yunus,10: 71:

فاجمعوا امركم وشركاءكم

…maka bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu…

Perbedaan antara pengertian pertama dan kedua terletak pada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.[18]

Adapun pengertian ijma secara terminology, jumhur ulama ushul fiqh sebagaimama dikutip Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf,[19]merumuskan ijma dengan “kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw. pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap suatu hukum syara’”.

Mayoritas ulama ushul fiqh mengatakan bahwa landasan ijma itu bisa dari dalil yang qoth’i, yaitu al-Qur’an, Sunnah mutawatir serta bisa juga berdasarkan dalil yang zhonni seperti Hadits ahad (Hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua atau tiga orang saja yang tidak mencapai derazat mutawatir) dan qiyas. Alasan mereka adalah ijma’ yang dilakukan para sahabat tentang mandi wajib setelah bersetubuh dengan istri.landasan ijma ini, menurut mereka adalah Hadits ahad. Para sahabat di zaman Umar bin Khotob bersepakat menjadikan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum minuman keras. Seluruh kesepakatan tersebut berdasarkan Hadits ahad yang merupakan pendapat dari dalil zhanni.[20] Pada dasarnya ijma’ itu terbagi dua, yaitu ijma sharih, yang disebut juga ijma’ hakiki dan ijma sukuti, yang disebut juga ijma i’tibari (relatif) karena bukan merupakan persepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid, melainkan hanya sebagian mujtahid saja,oleh karena itu, ijma kedua ini tidak dapat dijadikan hujjah.[21]

  1. Hukum Qiyas (analogi).

Secara bahasa, qiyas berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuau dengan yang lain. Wahbah al-Zuhaili mengartika qiyas sebagai: “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan ‘illat hukum antara keduanya”. [22]

Para ulama sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (istinbath al-hukmu wa insyauhu), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (al-kasyfu wa al-izhar li al-hukmi) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.[23] Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap ‘illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila ‘illat-nya sama dengan ‘illat hukum yang disebutka didalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan oleh nash tersebut. Contohnya ketika rasulullah saw bersabda:

لا يرث القاتل

“Pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan” (H. R Nasa’i dan al-baihaqi)

Menurut hasil penelitian mujtahid, yang menjadi ‘illat tidak berhaknya pembunuh menerima warisan dari harta pewaris yang ia bunuh adalah upaya untuk mempercepat mendapatkan harta warisan dengan cara membunuh. ‘Illat seperti ini terdapat juga dalam kasus seseorang membunuh orang yang telah menentukan wasiat baginya. Oleh sebab itu, pembunuh orang yang berwasiat (al-washi), dikenai hukuman yang sama dengan hukuman orang yang telah membunuh ahli warisnya, yaitu sama-sama tidak berhak menerima warisan dan harta wasiat.

Adapun alasan pembolehan qiyas sebagai hujjah berdasarkan Hadits Rasulullah saw diantaranya adalah riwayat dari Muadz bin Jabal yang amat populer. Ketika itu, Rasulullah saw mengutusnya ke Yaman untuk menjadi qodhi (Hakim). Rasulullah saw melakukan dialog singkat dengan Mu’az, seraya berkata:

“Bagaimama cara kamu memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada engkau?” Mu’az bin Jabal menjawab, “Saya akan cari hukumnya dari Kitabullah (al-Qur’an).” Kemudian Rasulullah saw melanjutkan pertanyaannya, “Jika tidak kamu temukan hukumnya dalam Kitabullah?” Jawab Mu’az, “Saya akan cari dari Sunnah Rasulullah saw juga tidak kamu temukan hukumnya?” Jawab Mu’az, “Saya akan berijtihad sesuai pendapat saya.” Lalu Rasulullah saw mengusap dada Mu’az, seraya berkata, “Alhamdulillah tindakan utusan Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah.” (H. R.Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Thabarani, al-Darimi dan al-Baihaqi).

  1. Hukum Istihsan.

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu”. Firman Allah dalam surat al-Zumar, 39: 18:

الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

“Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya…”

Kemudian dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Mas’ud Rasululllah saw bersabda:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah itu juga baik” (H. R. Ahmad ibn Hanbal)

Menurut istilah istihsan adalah : “Meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.”[24]

Dalam kalangan Syafi’iyah tidak ditemukan defini istihsan, karena sejak semula mereka tidak menerima istihsan sebagai dalil dalam menetapkan hukm syara’. Dalam masalah Imam Syafi’i mengatakan,

من إستحسن فقد شرع

“Barang siapa yang menggunakan istihsan, sesungguhnya ia telah membuat syara’”.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara’. Alasan yang mereka kemukakan adalah:

  1. Ayat-ayat yang mengacu kepada mengangkatkan kesulitan dan kesempitan dari umat manusia,yaitu firman Allah dalamsurat al-Baqarah, 2:185:

“….Allah menghendaki klemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu..”

  1. Rasulullah saw dalam riwayat Abdullah ibn Mas’ud mengatakan:

“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga dihadapan Allah adalah baik”

  1. Hasil penelitian dari berbagai ayat dan Hadits terhadap berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syari’at Islamditujukan untuk menghasikan dan mencapai kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau qiyas tidak tepat diberlakukan,maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang dapat memberikan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Ulama Syafi’iyah tidak menerima istihsan, sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Adapun alasan yang diajukan adalah:

  1. Sejumlah ayat telah menuntu umat manusia untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan melarang secara tegas mengikuti hawa nafsu. Dalam menghadapi persoalan, Allah memerintahkan mereka untuk merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah. Sebagaimama dijelaskan dalam surat al-Nisa, 4, 59:

“Hai orang-orang yang berimam, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar berimam kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

  1. Istihsan adalah upaya penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu saja. Jika boleh meninggalkan nash dan qiyas, lalu mengambil dalil lain, maka hal ini berarti membolehkan seseorang yang tidak bisa memahami nash atau qiyas menetapkan hukum berdasarkan istihsan, karena mereka juga memiliki akal. Akibatnya, akan bermunculan fatwa-fatwa yang didasarkan pada pendapat akal semata, sekaligus apaya pengabaian terhadap nash.
  2. Rasulullah saw mencela tindakan Usamah ibn Zaid yang telah membunuh seorang kafir yang telah mengucapkan syahadat. Sikap ini diambil Usamah, karena orang tersebut mau mengucapkan syahadat tatkala ia telah diancam dengan pedang untuk dibunuh. Sikap orang ini, dalam pandangan Usamah, tidak benar-benar mau berimam. Sikap itu dipandangnya sebagai usaha mempermainkan syahadat, karenanya,dengan sangkaan baik (istihsan) ia berijtihad dan membunuh orang tersebut. Akan tetapi, sikap dan keputusan Usamah ini dicela oleh Rasulullah saw.

Akan tetapi, ketetapan Syafi’i untuk tidak menjadikan istihsan sebagai landasan hukum, tidak sepenuhnya diikuti oleh pengikut madzhabnya. Bahkan Imam al-Ghazali ketika membahas istihsan menyatakan bahwa perpalingan dari kehendak qiyas kepada dalil lain tersebut, disepakati seluruh ulama ushul fiqh, namun pemalingan tersebut tidak dinamakan dengan istihsan. Artinya, secara konsep, apa yang dinamakan istihsan itu diterima al-Ghazali, tetapi penamaan konsep itu dengan istihsan tidak diterimamya, karena pemakain istilah tersebut cenderung kepada membuat-buat syara’ sendiri.[25]

Abdul Wahab Khalaf, mengatakan bahwa apabila diteliti persoalan yang menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqh dalam menerima dan menolak istihsan sebagai salah satu dalil syara’, maka akan dapat ditemui bahwa perbedaan tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Para ulama yang menolak keberadaan istihsan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam, ternyata dalam prakteknya berpendapat sama dengan ulama yang menerima kehujahan istihsan. Dalam masalah mudlarabah, berbuka puasa bagi para musafir yang sedang berpuasa dan hukum-hukum lain yang dikemukakan ulama yang menerima kehujahan istihsan juga diterima oleh para penolak kehujahan istihsan.[26]

  1. Maslahah Mursalah.

Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti perdagangan dan menuntut ilmu penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.[27]

Secara terminology, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh tapi pada umumnya memiliki kesamaan pengertian. Menurut imam al-Ghazali, maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.[28] Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, hal ini dikarenakan kemalahatan manusia tidakselamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, dizaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi hal ini tidak sejalan dengan kehendak syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima nebtuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ diatas, maka dinamakan maslahah. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudlaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ diatas dinamakan maslahah.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan maslahaha mursalah sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Yaitu, ada ayat, Hadits atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai maslahat itu merupakan ‘illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi hukum.

Missal jenis sifat yang dijadika motivasi dalam suatu hukum adalah, Hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw melarang pedagang menghambat para petani diperbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang dagangan mereka, sebelum para petani itu memasuki pasar (H. R. al-Bukhori dan Abu Daud). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemudaratan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut dibatas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya “kemudaratan” dan asfek kemudaratan ini berpengaruh kepada hukum jual beli seperti yang dilakukan pedagang tersebut. Jenis “kemudaratan” seperti ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh kejalan, karena kondisi dinding tersebut bisa memeberi “mudarat” kepada orang lain. “Kemudaratan petani” dalam jual beli diatas sejenis dengan “kemudaratan dinding” yang hamper roboh tersebut. Oleh sebab itu, motivasi hukum dalam masalah dinding ini bisa dianalogikan kepada jenis motivasi hukum dalam masalah jual beli diatas, yaitu sama-sama memberi mudarat.

Alasan jumhur ulama yang menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

  1. Firman Allah:

“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad),kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia”. (Q. S. al-Anbiya’, 21:107).

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia didunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan maslahah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

  1. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja akan membawa kepada kesulitan.
  2. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar ibn al-Khaththab yang tidak memberi bagian zakat kepada para mu’alaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur’an atas saran Umar ibn al-Khaththab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur’an dan menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa di zaman Utsman demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.

Ulama Syafi’iyah pada dasarnya menjadikan maslaha sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam Syafi’i, memasukannya kedalam qiyas. Misalnya, ia meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannyadiduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

Penolakan maslahah datang dari ulama Zhahiriyah dan Syi’ah. Menurut mereka, apabila maslahah dapat diterima sebagai dall syara’, maka akan mengakibatkan hilang kesucian hukum-hukum syara’ disebabkan unsur subjektif yang akan timbul dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Disamping itu, kemaslahatan itu sendiri terletak antara dua kemungkinan, yaitu kemungkinan didukung syara’ atau di tolak. Sesuatu yang keberadaannya masih berupa kemungkinan tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

  1. Istishab.

Secara etimologi, istishab berarti “meminta bersahabat” atau “membandingkan sesuatu dengan mendekatkannya”. Secara terminology, Imam al-Ghazali mengartikan istishab dengan: “Berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada”.[29]

Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada dimasa lampau itu tetap berlaku sebagaimama adanya. Misalnya adalah masalah perkawinan. Setelah berlangsungnya akad nikah antara seorang perjaka dengan dengan seorang perawan dan setelah berangsungnya hubungan suami istri, suami mengatakan bahwa istrinya sudah tidak perawan lagi. Tiduhan suamiini tidak dapat dibenarkan, kecuali ia dapat mengemukakan bukti-bukti yang kuat dan sah, karena seorang perawan pada dasarnya belum melakukan hubungan suami istri. Karenanya, jika ada tuduhan dari suaminya bahwa ia tidak perawan lagi ketika kawin, maka tuduhan itu harus dibuktikan.

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang kehujahan istishab ketika tidak ada dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi, yaitu:[30]

Pertama, menurut mayoritas mutakalimin (ahli kalam), istishab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan masa yang akan dating, harus pula berdasarkan dalil. Mereka menganggap, mendasarkan hukum pada istishab, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun hukum tetalh ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, namun untuk memberlakukan hukum tersebut pada masa yang akan dating diperlukan dalil lagi. Istishab,menurut mereka bukan dianggap sebagai dalil. Karena menetapkan hukum yang ada dimasa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan hukum tanpa dalil. Hal ini tidak dibenarkan syara’.

Kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin (generasi belakangan), istishab bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan huku yang akan ada.

Alasan mereka, seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada,mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi ia tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut harus berpegang pada hukum yang telah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun demikian, penetapan ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, istishab hanya bisa dijadikan hujjah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi, tidak berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul. Inilah yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan “istishab hujjah li al-daf’i la li al-itsbat” (istishabmenjadi hujjah dalam mempertahankan hak, bukan untuk menetapkan hak).

Ketiga, ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi’ah berpendapat bahwa istishab bisa menjadi hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya.

Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qath’i (pasti) maupun zhanni (relatif), maka semestiya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan keras (zhan) bisa dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, bisa membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Bila dikatakan istishab tidak bisa menetapkan hukum, maka ada kemungkinan terjadi naskh (pembatalan) syari’at tersebut. Hal ini akan mengakibatkan munculnya pandangan bahwa tidak bisa dipastikan belakunya syari’at di zaman Rasul bagi generasi sesudahnya. Oleh sebab itu, alasan yang menunjukkan berlakunyasyari’at di zaman Rasul sampai hari kiamat adalah menduga keras berlakunya syari’at itu sampai sekarang, tanpa adanya dalil yang me-nasakh-kannya. Hal ini, menurut mereka disebut istishab.

Disamping itu, mereka juga beralasan dengan ijma’, karena banyak hukum-hukum juz’i (rinci) yang telah disepakati para ulama fiqh yang didasarkan kepada kaidah istishab. Misalnya, menetapkan wudhu tidak batal karena adanya keraguan terhadap ketentuan wudhu itu; menetapkan halalnya berhubungan antara suami istri yang telah melakukan akad nikah sampai mereka telah terbukti cerai; menetapkan tetapnya hak milik seseorang menjadi miliknya, selama tidak terbukti terjadinya pemindahtanganan hak milik tersebut. Hukum ini smeuanya,menurut mereka hukum ijma yang didasarkan pada istishab.

Adapun macam-macam kaidah istishab yang disepakati adalah:

  1. Al-ashlu baqaa u ma kaana ala maa kaana, hattaa yutsbita maa yudhayiruh

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتىيثبت ما يغيره

Maksudnya, pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Contohnya adalah kasus orang yang hilang.

  1. Al-ashlu fi al-asyya al-ibaahah

الأصل فى الأشياء الإباحة

Maksudnya, pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimamfaatkan. Melalui kaidah ini, maka seluruh akad dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukumnya batal; sebagaimama juga pada sesuatu yang tidak ada dalil haramnya,maka sesuatu tersebut hukumnya boleh.

  1. Al-yaqiin la yuzaalu bi al-syakk

اليقين لا يزال بالشّك

Maksudnya,suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan.melalui kaidah ini, maka seseorang yang telah berwudhu, apabila merasa ragu akan wudhunya itu apakah telah batal atau belum, maka ia berpegang pada keyakinannya bahwa ia telah berwudhu dan wudhu itu tetap sah. Akan tetapi, ulama Malikiyah melakukan pengecualian dalam masalah shalat. Menurut mereka apabila keraguan tersebut berkaitan dengan shalat, maka kaidah ini tidak berlaku. Oleh sebab itu, menurut mereka, apabila seseorang ragu dalam masalah wudhunya, maka ia wajib berwudhu kembali.

  1. Al-ashlu fi al-dzimmah al-baraa’ah min al-takaalif wa al-huquuq

الأصل فى الذمة البراءة من التكالييف و الحقوق

Maksudnya, pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum ada dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh sebab itu, seorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah.

  1. Hukum ‘Urf.

Secara etimologi, ‘urf berarti “yang baik”. Secara terminology, ‘urf berarti kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Dalam menentukan hukum, seorang mujtahid seharusnya meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang meyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalammenetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi dan berapajumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syari’at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama madzhab mengganggap sah hal ini.[31]

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya:

  1. Al-‘adat muhakamah

العادة محكمة

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

  1. La yunkaru taghayuru al-ahkaam bi thagoyur al-azminati wa al-amkinati

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

  1. Al-ma’ruuf ‘urfan ka al-masyruuthi syarthan

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimama yang disaratkan itu menjadi sarat”

  1. Al-tsaabit bi al-‘urf ka al-tsaabit bi al-nash

الثّابت بالعرف كالثابت بالنّصّ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau Hadits)”

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

  1. Syar’u man qablana.

Berarti syari’at sebelum Islam. Para ahli ushul fiqh membahas persoalan syari’at sebelum Islam dalam kaitannya dengan syari’at Islam, apakah hukum-hukum yang ada bagi umat sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat Islam.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syari’at yang diturnkan Allah sebelum Islam melalui para Rasul-Nya telah dibatalkan secara umumoleh syari’at Islam. Merekajuga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syari’at-syari’at sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syari’at sebelum Islam yang masih berlaku dalam syari’at Islam,seperti berimam kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina,qishash dan hukuman bagi tindak pidana pencurian.

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syari’at sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasul melalui wahyu, yaitu al-Qur’an, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah, dengan syarat tidak ada nash yang menolak hukum-hukum itu. Alasan mereka adalah:[32]

  1. Firman Allah:

“Merekaitulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka…” (Q. S. al-An’am, 6: 90).

Firman Allah:

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim yang hanif…” (Q. S. al-Nahl, 16: 123)

Kedua ayat ini, menurut jumhur ulama, merupakan alasan yang amat jelas menunjukkan bahwa umat Islam terikat terhadap syari’at sebelum Islam yang disampaikan kepada Rasul saw melalui wahyu (al-Qur’an)

  1. Sabda Rasul:

“Siapa yang tertidur dan lupa untuk shalat, maka kerjakanlah shalat itu ketika ia ingat/bangun, kemudian Rasulullah membacakan ayat: Kerjakanlah shalat itu untuk mengingatk-Ku” (H. R. al-Bukhori, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud).

Menurut jumhur ulama, ayat yang dibacakan Rasulullah dalam sabda beliau itu merupakan ayat yang ditujukan kepada Nabi Musa.

Ulama Asy’ariyah, Mu’tazilah, Syi’ah, sebagian ulama Syafi’iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa syari’at sebelum Islam tidak menjadi syari’at sebelum Rasul saw dan umatnya. Alasan mereka adalah:

  1. ketika Rasulullah saw mengutus Mu’az ibn Jabal menjadi qadi ke Yaman,Rasulullah bertanya kepadanya:

كيف تقضي ؟ أجابه بالكتاب والسّنّة وإن لم أجد في السنة أجتهد, فأقرّه عليها (رواه البخاري و المسلم)

“Bagaimama engkau menetapkan hukum? Mu’az menjawab: Dengan Kitabullah, jika tidak ada dalam Kitabullah, dengan sunnah Rasulullah, dan apabila dalam sunnah Rasulullah saw juga tidak ada, maka saya akan berijtihad. Rasulullah memuji sikap Mu’az ini”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulu tidak menganjurkan kepada Mu’az untuk merujuk kepada syari’at sebelum Islam. Apbila syari’at sebelum Islam menjadi syari’at bagi umat Islam,paling tidak Rasul akan menganjurkan untk merujuknya apabila hukum yang ia cari tidak ditemukan dalam al-Qur’an maupun Hadits.

  1. Firman Allah:

لكلّ جعلنا منكم شرعة و منهاجا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang…” (al-Maidah, 5: 48)

Maksudnya setiap umat mempunyai syari’at sendiri dan suatu umat tidak dituntut untuk mengambil syari’at umat lain.

Ayat dan Hadits diatas menyimpulkan bahwa hukum-hukum syari’at Islam sebelum Islam tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam. Jika terdapat nash yang menunjukkan akan hukum tersebut maka secara otomatis hukum-hukum itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Apabila syari’at sebelum Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum-hukum itu khusus bagi mereka, maka tidakwajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Tetapi, apabila hukum-hukum itu bersifat umum maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh umat, seperti hukum qishash dan puasa dalam al-Qur’an.

  1. Madzhab Shahabi.

Madzhab shahabi berarti “pendapat para sahabat Rasulullah saw”. Yang dimaksud dengan “pendapat sahabat” tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sementara ayat atat Hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa pendapat sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’, baik pendapat itu berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad, dapat diterima sebagai hujjah. Kemudian, para ulama ushul fiqh juga  sepakat bahwa ijma sahabat secara jelas, atau ijma sahahabt yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya,dapat dijadikan hujjah, seperti kakek berhak menerima pembagian warisan seperenam harta yang ditinggalkan si mayat (pewaris).

Persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama adalah pendapat para sahabat yang berdasarkan ijtihad semata-mata, apakah menjadi hujjah bagi generasi sesudahnya?

Ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qodim (pendapat lama) Imam Syafi’i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah dan apabila pendapat para sahabat bertentangan dengan qiyas (analogi) maka pendapat sahabat didahulukan.

Alasan mereka adalah firman Allah:

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia,menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar…”

Menurut mereka, ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman:

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka…” (Q. S.al-Taubah, 9: 100)

Dalam ayat ini, Allah secara jelas memuji para sahabat, karena merekalah yang pertama sekali masuk Islam. Pujian ini juga diberikan kepada generasi sesudah mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat.

Alasan lain adalah Hadits Rasululullah saw:

اقتدوا بالّذين من بعدي …. (رواه ابو داود)

“Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang empat sesudah saya..” (H. R. Abu daud dan Ahmad ibn Hanbal).

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal sabda Rasul itu jelas menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untukmengikuti Sunnah para sahabat. Keduanya juga menyatakan bahwa adalah sangat mungkin apa yang dilakukan dan dikatakan para sahabat itu datangnya dari Rasulullah saw, bahkan tidak sedikit pendapat dari mereka yang didasarkan kepada petunjuk Rasulullah saw. Disamping itu, para sahabat tidak akan mengeluarkan pendapatnya kecuali dalam hal-hal yang amat penting. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian mereka dalam menjawab persoalan hukum. Apabila orang awam dibolehkan mengikuti pendapat para mujtahid, tentu sangat boleh mengikuti pendapat para sahabat. Hal ini karena Rasulullah saw mengatakan bahwa generasi sahabat adalah generasi terbaik.

Sebagian ulama Syafi’iyyah, Mu’tazilah dan Syi’ah mengatakan bahwa pendaat sahabat itu tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena ijtihad mereka sama dengan ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib diikuti oleh mujtahid lain.[33]

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah:

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan” (Q. S. al-Hasyr, 59: 2).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang memiliki pengetahuan untuk melakukan i’tibar (mengambil pelajaran). Karenanya, seseorang dilarang bertaqlid (mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil). Untuk menentukan hukum sesuatu diperlukan dalil. Perbuatan taklid dilarang Allah karena menentukan hukum tidak berdasarkan dalil. Begitu juga dengan anjuran agar setiap orang mengikuti apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits memperkuat dalil bahwa seseorang dilarang bertaqlid kepada orang lain.

Selanjutnya, ulama Syafi’iyah mengatakan, dalam penelusuran terhadap pendapat para sahabat, ditemukan bahwa sebagian pendapat mereka didasarkan kepada ijtihad, dan terjadinya kesalahan dalam ijtihad itu bukanlah suatu yang mustahil, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan salah dalam melakukan ijtihad. Adakalanya para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pada suatu kasus, seperti kasus pembagian warisan kakek dengan saudara laki-laki, sehingga sulit untuk diikuti pendapat mana yang benar. Melalui induksi, para ahli ushul fiqh menetapkan bahwa tidakwajib bagi seorang mujtahid untuk mengikuti hasil ijtihad orang lain. Karenanya, mengikuti pendapat para sahabatpun menjadi tidak wajib.

  1. Dzari’ah.

Secara etimologi, dzari’ah berarti “jalan menuju kepada sesuatu.” Ada juga yang mengkhususkan dzari’ah dengan “sesuatu yang akan membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan.”

Dzari’ah dibagi menjadi dua yaitu: yang dilarang, disebut dengan sadd al-dzari’ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari’ah.

Imam al-Syathibi mendefinisikan dzari’ah dengan : “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suau kemafsadatan”[34]

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Contohnya, pada dasarnya jual beli itu adalah halal, karena jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seseorang membeli sebuah kendaraan seharga tigapuluh juta rupiah secara kredit adalah sah karena pihak penjual memberi keringanan kepada pembeli untuk tidak segera melunasinya. Akan tetapi, bila kendaraan itu-yang dibeli dengan kredit sebesar tiga puluh juta rupiah-dijual kembali kepada penjual (pemberi kredit) dengan harga tunai sebesar lima belas juta rupiah, maka tujuan ini akan membawa kepada suatu kemafsadatan, karena seakan-akan barang yang diperjual belikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu tinggal menunggu untung saja. Maksudnya, pembeli pada saat membeli kendaraan mendapatkan uang sebesar limabelas juta rupiah, tetapi ia tetap harus melunasi hutang uangnya sebesar tigapuluh juta rupiah.jual beli seperti ini dalam fiqh disebut dengan bay’u al-ajaal. Gambaran jual beli seperti ini, menurut al-Syathibi, tidak lebih dari pelipatgandaan hutang tanpa sebab. Karenanya, perbuatan seperti ini dilarang.[35]

Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

  1. perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
  2. kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
  3. dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Terdapat perbedaan ulama terhadap keberadaan sadd al-dzari’ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara’. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa sadd al-dzari’ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’.

Alasan mereka adalah firman Allah dalam surat al-an’aam, 6: 108:

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan…”

Ayat diatas melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrikin, karena kaum musyrik itupun akan memaki Allah dengan makian yang sama bahkan lebih.

Dalam kasus lain Rasulullah saw  melarang memberipembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (H. R. al-Bukhori dan Muslim), untukmenghambat terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan harta warisan.

Terdapat dua sisi dalam memandang dzari’ah yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, yaitu:

  1. dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Seperti seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita tersebut boleh dikawini kembali olah suaminya yang pertama. Nikah seperti ini dinamakan nikah tahlil. Pada dasarnya nikah dianjurkan Islam, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.
  2. dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negative. Misalnya, seorang Muslim yang mencaci sesembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya yang menyenbah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa danpak yang lebih buruk, yaitu cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya, melakukan cacian ini dilarang.

Fath al-dzari’ah adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara’. Misalnya, shalat jum’at itu hukumnya wajib, maka berusaha untuk sampai ke masjid dengan meninggalkan segala aktivitas lain juga diwajibkan.

V. Hikmah Ikhtilaf dan Implikasinya dalam  Masyarakat

Perbedaan pendapat dalam kajian hukum Islam merupakan hal yang biasa terjadi. Adapun orang-orang yang kurang memahami arti fiqh akan mengartikan kitab fiqh sebagai pendapat pribadi yang kemudian ditransfer kedalam agama. Hal ini merupakan pemahaman yang keliru karena fiqh merupakan kajian hukum yang memanifestasikan hukum dari sumber pokoknya yaitu al-Qur’an dan al-Hadits.

Fiqh, sebagai hasil ijtihad ulama tidak lepas dari sumbernya. Hal ini otomatis akan mengandung karagaman hasil isjtihad itu. Namun demikian, nampak pada jati diri para ulama madzhab adanya sikap sportif dan toleran apabila dihadapkan kepada fenomena terebut, serta sikap konsisten kepada prinsip firman Allah saw:

فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول

“Jika kamu berlainan pendapat kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya” (Q. S. al-Nisaa: 59)

Ikhtilaf yang mengikuti ketentuan-ketentuan akan memberikan manfaat, jika didasarkan pada beberapa hal berikut ini:[36]

a. Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Ini bisa dijadikan salah satu dalil dari sekian banyak model dalil.

b. Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir.

c. Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermu’amalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan disekitarnya.

Ikhtilaf akan bermanfaat bagi kehidupan ini manakala ia dipahami sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi. Perbedaan ini hendaknya didasari akan kesadaran bahwa setiap pendapat pasti mempunyai dasar yang dipakai. Akan tetapi jika sikap saling menghargai sudah tidak ada maka akan timbul perpecahan.

Ketidak tahuan akan adanya perbedaan dalam istinbath hukum akan membawa seseorang kepada fanatik madzhab yang berlebihan. Fanatik madzhab ini akibat adanya beberapa landasan yang tidak benar, yaitu:[37]

Pertama, bahwa taqlid adalah wajib terutama taqlid kepada madzhab atau Imam yang empat.

Padahal telah diketahui dengan pasti bahwa tidak ada kewajiban kecuali apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedang Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan kita untuk mengikuti orang-orang tertentu sekalipun memiliki ilmu yang sangat luas.

Kedua, Mereka tidak membolehkan orang yang telah mengikuti satu madzhab untuk keluar darinya, sekalipun dalam masalah-masalah yang telah nyata kelemahan dalil madzhabnya. Sampai-sampai ia dikatakan sebagai orang yang plin-plan. Ini jelas berarti tindakan mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah swt.

Tindakan ini juga berarti menempatkan para Imam madzhab sebagai pembuat syari’at atau menganggap pendapat-pendapat mereka sebagai dalil syar’i yang tidak boleh dibantah. Hal ini jelas bertentangan dengan petunjuk para Imam itu sendiri. Selain itu bertentangan pula dengan prektek para salaf (pendahulu umat ini), para sahabat dan generasi sesudahnnya.

Imam Abu Syamah berkata:” Bagi orang yang menekuni fiqh tidak boleh membatasi diri dengan madzhab seorang Imam. Disamping harus meyakini, dalam setiap masalah, kebenaran setiap pendapat yang paling mendekati dilalah (penunjukan) Al-Qur’an dan Al-Sunnah yang muhkamah. Ini dengan mudah dapat diketahui oleh setiap orang yang menguasai ilmu-ilmu klasik. Hendaklah ia menjauhi sikap fanatik dan cara-cara perselisihan para ulama mutaakhirin, karena akan mengakibatkan kesia-siaan dan mengeruhkan kejernihannya”.[38]

Dalam menghadapi segala perubahan dalam berbagai sendi kehidupan ini, upaya re-interpretasi terhadap kajian hukum Islam mutlak diperlukan. Upaya pemahaman kembali terhadap sumber pokok ajaran Islam dengan melihat realita perubahan yang ada, dengan sendirinya akan membawa kepada pemahaman terhadap Islam secara utuh.

Sesungguhnya syarat yang utama dalam upaya memperbaiki penerapan syari’ah dalam kehidupan sekarang ini adalah membuka pintu ijtihad dengan segera bagi yang sanggup melaksanakannya, kembali kepada apa-apa yang telah dilakukan ulama salaf dan terbebas dari ikatan madzhab.[39]

Lebih lanjut Qardlawy mengatakan” bahwa yang sangat dibutuhkan dalam kajian fiqh pada saat ini adalah kembali kepada ijtihad dan tidak mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun ijtihad yang diperlukan pada sat ini adalah ijtihad intiqa’I dan ijtihad insyai”.[40]

Jika para ahli fiqh melakukan nasihat tersebut akan terlihat mengapa para ulama yang meneliti masalah fiqh tidak segan-segan meninggalkan madzhab mereka dan menguatkan madzhab ulama lainnya apabila ternyata dalilnya lebih kuat. Contoh yang paling menonjol dalam hal ini adalah sikap para murid Imam Abu Hanifah- Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar-yang dalam banyak masalah tidak sependapat dengan Imamnya.

Sebagaimama diterangkan diatas, bahwa masalah madzhab akan tetap menjadi masalah dikalangan umat. Karenanya dalam memahami setiap perbedaan dalam pendapat madzhab hendaknya mengetahui akar persoalannya.

Kurangnya pengetahuan dalam memahami istinbath al-ahkam al-syar’iyyah akan menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam. Hal ini selain merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya juga akan berbahaya bagi perkembangan agama Islam itu sendiri.

Setelah perang dunia pertama, meratalah kesadaran dan kebangunan dikalangan dikalangan umat Islam Indonesia. Tetapi sayang hal ini diiringi oleh cakar-cakaran antara partai-partai politik yang ada disaat itu. Tidak kecuali partai-partai politik yang berdasarkan Islam dan memperjuangkan agama Islam di Indonesia. Namun pertentangan dan perselisihan itu tidak sampai kepada hal-hal yang bersifat pokok dari agama (ushuluddin) seperti: Rukun Islam, Rukun Imam dan tidak mengenai hal-hal yang besar seperti Khilafah dan imamah sebagaimam yang terjadi di negara-negara Islam yang lain.[41]

VI. Penutup

Dalam menetapkan hukum Islam para mujtahid telah menetapkan kaidah-kaidah tersendiri. Kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para mujtahid itupun berbeda-beda. Berangkat dari perbedaan itu maka hukum yang ditetapkan menjadi berbeda. Dari sinilah awal mula timbulnya madzhab.

Madzhab yang dibangun oleh para pendirinya diikuti oleh para pengikutnya. Setelah melalui beberapa fase para pengikutnya mulai mengalami kekurangan dalam kemampuan mereka terhadap ilmu-ilmu syari’ah, maka timbullah kejumudan dalam beribadah.Hal ini yang membuat budaya taqlid semakin berkembang. Fanatik madzhab yang berlebihan tak jarang menimbulkan kesan yang tidak baik khususnya dikalangan masyarakat Islam.

Setelah melalui masa yang cukup lama para pemikir Islam mulai menyadari akan pentingnya melakukan ijtihad kembali khususnya dalam menghadapi perubahan zaman yang demikian cepat. Peran reformer Islam amat besar jasanya dalam memberantas taqlid buta dan pemurnian kembali ajaran Islam.

Adapun perselisihan yang terjadi di Indonesia hanya mengenai hal-hal yang sederhana sekali’ yitu hanya mengenai soal-soal furu’ saja dalam ilmu fiqh yang amat terbatas, karena tidak keluar dari perkataan madzhab yang ada di sini. Perselisihan itupun terjadi pada kalangan yang terbatas pula yaitu dikalanngan ulama yang mempunyai keterbatasan dalam memahami hukum Islam. Karena tidak berkesempatan dalam membaca kitab fiqh yang lain mereka memberikan fatwa dan diikuti secara pasrah oleh para pengikutnya.

Daftar Pustaka

Al-‘Ayyid,  Ahmad et. al, Al-Mu’jam al-Asasy al-‘Araby, Beirut: Al-Rous, tth

Abi Abdullah bin abdul Rahman, Tarjamah al-Umah fi Ikhtilaf al-Aimah, Beirut: Dar al-Fikr,1996, Cet. Ke-1

Al-Dzahaby, Muhammad Hasan, Al-Syari’ah al-Islamiyah, Kairo: Matba’ah Dar-al-Taklif, 1968, Cet. Ke-2,

Al-Fabai, Al-Jailani ibn Hajj Yahya, Al-Qamus al-Jadid, Beirut: Al-Ahliyah li al-Nasyr wa al-Tauji, 1997

Hasan M. Ali, Perbandingan Madzhab, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, Cet. Ke-1

Al-Qardlawy, Prof, Dr., Yusuf Al-Shahwah al-Islammiyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru’ wa al-Tafarruq al-Madzmum, Kairo: Bank al-Taqwa, 1997

Al-Qardlawy, Yusuf, Prof, Dr., Madkhal li al-Dirasah al-Islamiyah, Kairo: Maktabah Wahbah,1997, Cet. Ke-3

Al-Qardlawy, Yusuf,  Prof, Dr. Qadlaya Islamiyah Mu’asyirah, Amman: Dar al-Dliya, 1987, Cet. Ke-1

Ash Shiddieqy, T. M. Hasby, Prof, Dr., Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1989

Thanthawy, Mohammad Sayyid, Prof, Dr., Al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Syar’iyah, Kairo: Dar al-Nahdlah al-Misriyyah,1997,Juz 1

Yanggo, Huzaimah Tahido, Prof, Dr., Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta: Logos, 1997, Cet. Ke-1

Abu Zahra, Imam, Tarikh al-Madzahib al-Islamy, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Juz. 1

Al-Zuhaily, Wahbah, Prof, Dr., Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3,


[1] Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta: Logos,1997, cet. ke-1, h. 69

[2] Al-Jailani ibn Hajj Yahya al-Fabai, Al-Qamus al-Jadid, Beirut: Al-Ahliyah li al-Nasyr wa al-Tauji, 1997, h. 48

[3] Ahmad al-‘Ayyid et. al, Al-Mu’jam al-Asasy al-‘Araby, Beirut: Al-Rous, t. th, h. 488

[4] Huzaimah, op. cit

[5] T. M. Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, h. 58

[6] Huzaimah, op. cit.,h. 72

[7] Huzaimah, op. cit.,h. 76-82

[8] Huzaimah, op. cit., h. 81-82

[9] Imam Abu Zahra, Tarikh al-Madzahib al-Islamy, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Juz. 1., h.291

[10] Abi Abdullah bin Abdul Rahman, Tarjamah al-Umah fi Ikhtilaf al-Aimah, Beirut: Dar al-Fikr,1996, cet. ke-1, h. 1

[11] Huzaimah, op. cit., h. 73

[12] Muhammad Hasan al-Dzahaby, Al-Syari’ah al-Islamiyah, Kairo: Matba’ah Dar-al-Taklif, 1968, cet. ke-2, h. 10

[13] Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet. ke-3, h.67-73

[14] Q. S. Al-Nisa: 43

[15] Sayyid Thanthawi, Al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Syar’iyyah, Dar al-Nahdlah,1997.Juz 1, 99

[16] Thanthawi, op.cit., h.100

[17] Thanthawi, op.cit., h.101

[18] Saif al-Din al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, j. 1,h. 101

[19] Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid I, 1986, h. 491-497

[20] Nasrun Harun, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos, 1996, h. 60

[21] Zafrullah Salim, Hukum dan Syari’at Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 1992, cet.ke-2, h. 317

[22] Wahbah al-Zuhaili, op. cit., h. 601

[23] Ali al-zafzaf, Muhadlorot fi Ushul Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, 1970, h. 8

[24] Al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993, jilid II,h. 200.

[25] Abu Hamid al-Ghazali,al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, h. 274-277

[26]Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 83

[27] Husein Hamid Hasan, Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami,Kairo: Dar al-Nahdlah al-‘Arabiyah, 1971, h. 3-4

[28] Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Jilid I, h. 286

[29] Abu Hamid al-Ghazali, op. cit., Jilid I, h. 128

[30]Wahbah Zuhaili, op. cit., Jilid III, h. 867

[31] Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975. Jilid II, h. 179-188

[32] Nasrun Harun, op. cit., h.149-155

[33] Muhammad ibn Ali al-Syaukani, Irsyad al-Fuhuul,Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h. 213

[34] Abu Ishaq al-Syathibi, op. cit., Jilid IV,h. 198

[35] Ibid

[36] Huzaimah, op. cit.,h.  64

[37] Yusuf al-Qardlawy, Al-Shahwah al-Islammiyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru’ wa al-Tafarruq al-Madzmum, (Kairo: Bank al-Taqwa, 1997), h. 201-203

[38] Seperti yang dikutip dari Qardlawy Ibid.,

[39] Yusuf al-Qardlawy, Madkhal li al-Dirasah al-Islamiyah, (Kairo: Maktabah Wahbah,1997), Cet. Ke-3, h. 273

[40] Yusuf al-Qardlawy, Qadlaya Islamiyah Mu’asyirah, (Amman: Dar al-Dliya, 1987), Cet. Ke-1, h.193

[41] M. Ali. Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), Cet. Ke-1, h.110


0 Responses to “Madzhab Dalam Fiqh”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: