21
Jan
10

Kontroversi Hukuman Mati (kajian fiqh)

Kontroversi Hukuman Mati (Kajian Fiqh)

Andi Mardian, Lc. MA

Hukuman mati sebagai sebagai salah satu legal hukum di Indonesia kembali diperbincangkan dan menjadi suatu kontroversi. Kotroversi ini muncul manakala vonis pengadilan dirasa kurang adil terutama bagi pelaku dan orang-orang yang selama ini menentang hukuman mati. Pihak yang menolak hukuman mati menganggap hukuman tersebut melanggar HAM, UUD 45 dan tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Mereka yang menaruh kepedulian terhadap HAM senatiasa berpandangan bahwa kewenangan mencabut hak untuk hidup merupakan pelanggaran terhadap HAM dan merampas hak hidup yang merupakan hak dasar dan tidak tergantikan dalam diri seseorang. Sementara pihak yang setuju beralasan bahwa hingga saat ini hukuman mati masih sangat relevan untuk diterapkan terutama terhadap suatu kejahatan yang sangat biadab dan membahayakan orang banyak. Pihak yang setuju menegaskan bahwa penolakan terhadap hukuman mati hanya berlaku pada sisi si pelaku saja, tanpa melihat sisi kemanuisan dari korban, keluarga dan masyarakat yang bergantung kepada si korban. Kontroversi kedua belah pihak tidak pernah selesai jika keduanya masih mempertahankan argumentasinya masing-masing.

Hukuman mati dalam pandangan fiqh

Dalam kitab fiqh, kita mengenal istilah jinayat (kejahatan terhadap jiwa seseorang / penganiayaan) dan jarimah (kejahatan yang diancam dengan hukuman). Dalam istilah hukum keduanya sering diebut dengan delik atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ seperti membunuh, melukai, memotong anggota dan menghilangkan manfaat badan.

Dalam fiqh terdapat tiga macam jarimah (kejahatan) yang harus mendapatkan ‘uqubah (hukuman/balasan), yaitu hudud, qishosh diyat, dan ta’zir. Pertama; Hudud, merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam fiqh. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, dan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan nahs (teks al-Qur’an/Hadits) terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman hadd (batasan hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur’an). Hukuman hadd yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama’ sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, qodzf (menuduh zina), sirq (mencuri), hirobah (perampok dan penyamun), surbah (minum-mnuman keras), dan riddah (murtad).

Kedua adalah qishosh diyyat, qishash (suatu kejahatan dimana pihak korban dan pelaku dalam status yang sama) yang berada pada posisi diantara hudud dan ta’zir dalam hal beratnya hukuman. Diyat (denda) yaitu hukuman berupa pembayaran ganti rugi terhadap pihak korban penganiayaan atau pembunuhan. Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan bisa dihapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain qotl al-‘amdi (pembunuhan sengaja), qatl syibh al-‘amdi (pembunuhan semi sengaja), qotl al-khotho (pembunuhan keliru), jarh al-‘amdi (penganiayaan sengaja) dan jarh al-khotho (penganiayaan salah). Pembayaran diyat masa kini diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pengadilan yang berwenang. Pada tahun-tahun belakangan ini, Arab Saudi menetapkan denda pembunuhan tidak sengaja sebesar 6.000 dollar Amerika.

Ketiga ta’zir (peringatan) yang merupakan hukuman paling ringan diantara jnis-jenis hukuman yang lain. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran lainnya. Dalam penetapan jarimah ta’zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta’zir harus sesuai dengan prinsip syar’i.

Ketiga kategori tersebut merupakan qishash bagi mereka yang melakukan perbuatan jarimah di muka bumi. Disyari’atkannya qishash terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 179: “Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. Maksudnya, disyari’atkannya hukum qishash bagi kalian, yakni bagi kalian terdapat hikmah yang besar yaitu menjaga jiwa. Sebab jika si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dibunuh lagi maka ia akan takut melakukan pembunuhan. Itulah yang dimaksud bahwa qishash merupakan jaminan hidup bagi manusia yang berakal.

Esensi hukuman mati dalam Islam

Ada dua fungsi hukuman dalam Islam. Yaitu jawazir: mencegah kejahatan yang lebih besar. Penerapan hukuman akan membawa, bahkan orang-orang yang lemah iman dan ketaqwaannya pun takut untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, ketentraman masyarakat akan terjaga. Kedua jawabir, penebus bagi pelaku. Artinya, dosa-dosa pelaku akan terampuni dan ia tidak akan dituntut lagi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Inilah yang menyebabkan dalam kondisi kaum muslimin berada dalam tingkat ketaqwaan tinggi, maka hukuman tidak akan banyak dijatuhkan. Adapun bagi yang melanggar, mereka sangat ingin segera dihukum agar dosanya tertebus.

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep atas vonis hukuman mati yang diterapkan sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia bahkan sejalan dengan konsep setiap agama yang ada di muka bumi ini. Dalam konsep Islam, tujuan penetapan hukuman akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dan kepentingan manusia. Dalam fiqh, kita mengenal konsep maqashid syari’ah yaitu tujuan hukum pidana Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan manusia. Secara berurutan peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal ini sering dikenal dengan  dharuriyat al-khams (lima kebutuhan primer).

Selanjutnya, jika ditanyakan apakah vonis hukuman mati bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku, kita bisa menjawab bahwa vonis hukuman mati bukan satu-satunya cara dalam mengurangi angka kejahatan. Sebab timbulnya kejahatan muncul dari berbagai factor, baik sosial, politik dan ekonomi. Penerapan hukuman mati harus pula dipandang dengan kepentingan umum khususnya kepentingan para korban pelaku kejahatan. Perbuatan seperti terorisme, pembunuhan, pengedaran narkoba, korupsi dan lain-lain telah menyebabkan jatuh moral, mental dan masa depan seseorang. Bukankah pelaku kejahatan di atas justru telah melanggar HAM yang selama ini kita hormati.

Pro dan kontra ini tidak akan berkhir sampai kapanpun. Oleh sebab itu, pengadilan dalam menetapkan vonis hukuman mati harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat terbatas. Keputusannyapun harus diambil secara bulat dan berkekuatan hukum  hingga tidak menciptakan keresahan di masyarakat.




0 Responses to “Kontroversi Hukuman Mati (kajian fiqh)”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: